Habiburokhman Pastikan Tak Ada Surpres Pergantian Kapolri

Jumat, 14 Agustus 2026 - 23:58 WIB

Habiburokhman Pastikan Tak Ada Surpres Pergantian Kapolri

PlatMerah.com – Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menegaskan tidak ada surat presiden (surpres) yang diterima DPR mengenai pergantian Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap beredarnya isu pergantian Kapolri yang belum memiliki dasar yang jelas.

Bantahan Terhadap Isu Pergantian Kapolri

Habiburokhman menyatakan secara tegas bahwa hingga saat ini tidak ada surat resmi dari Presiden mengenai pergantian Kapolri. Ia menolak kabar yang beredar dan menganggap informasi tersebut tidak benar serta tidak berdasar.

Pernyataan Habiburokhman

“Tidak benar ada surat presiden soal penggantian Kapolri,” ujar Habiburokhman dalam keterangannya pada Selasa, 4 Agustus 2026.

Imbauan untuk Masyarakat

Selain membantah isu pergantian Kapolri, Habiburokhman juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh berita atau informasi yang belum jelas kebenarannya. Ia menekankan pentingnya kesadaran masyarakat dalam menyaring informasi agar tidak menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu.

Pesan Habiburokhman kepada Publik

“Kami mengimbau baiknya masyarakat jangan terpengaruh dengan isu-isu yang tidak benar dan tidak ada dasarnya,” tambahnya.

Konteks dan Pentingnya Klarifikasi

Isu pergantian Kapolri merupakan topik yang sensitif dan memiliki dampak luas pada stabilitas politik dan keamanan nasional. Oleh karena itu, klarifikasi resmi dari DPR melalui Ketua Komisi III menjadi penting untuk meredam spekulasi serta menjaga ketenangan publik.

Pernyataan resmi ini juga mencerminkan fungsi pengawasan DPR dalam memastikan proses pergantian jabatan penting negara berjalan sesuai prosedur dan transparan.

Dampak Isu Pergantian Kapolri

Isu pergantian Kapolri yang beredar tanpa dasar dapat menimbulkan ketidakpastian serta spekulasi yang tidak sehat di masyarakat. Oleh sebab itu, penegasan dari pejabat resmi seperti Habiburokhman membantu menghindari kesalahpahaman dan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian dan pemerintah.