HOAKS atau FAKTA Benarkah Prabowo dan Gibran Ambil Alih Pengesahan RUU Perampasan Aset

Jumat, 21 Agustus 2026 - 11:37 WIB

HOAKS atau FAKTA Benarkah Prabowo dan Gibran Ambil Alih Pengesahan RUU Perampasan Aset

PlatMerah.com – Klaim bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengambil alih pengesahan RUU Perampasan Aset adalah tidak benar dan termasuk hoaks.

Fakta terkait pengesahan RUU Perampasan Aset

Sebuah video berdurasi sekitar 11 menit beredar yang mengklaim adanya dukungan keras dari Prabowo dan Gibran terhadap percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset, bahkan menyebut keduanya mengambil alih proses pengesahan RUU tersebut. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan fakta oleh Tim Mafindo (TurnBackHoax), tidak ditemukan pernyataan resmi dari kedua tokoh yang mengonfirmasi klaim tersebut.

Menurut situs resmi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), status RUU Perampasan Aset masih berada dalam tahap penyusunan dan belum disahkan. Oleh karena itu, tidak ada bukti bahwa pengesahan RUU ini telah dialihkan kepada Presiden atau Wakil Presiden.

Kenapa klaim ini penting untuk diluruskan?

RUU Perampasan Aset merupakan isu penting yang berkaitan dengan penanganan korupsi dan pengembalian aset negara. Informasi yang salah terkait proses pengesahannya dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan dan DPR. Oleh sebab itu, memastikan kebenaran informasi sangat penting agar masyarakat mendapatkan data yang akurat dan dapat dipercaya.

Konteks dan proses legislasi RUU Perampasan Aset

RUU Perampasan Aset adalah rancangan undang-undang yang bertujuan untuk mempercepat proses perampasan aset hasil korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan kejahatan lainnya. Proses pengesahan RUU ini melewati beberapa tahap di DPR, termasuk pembahasan dan penyusunan, sebelum akhirnya disahkan menjadi undang-undang.

Proses ini biasanya melibatkan berbagai komisi di DPR dan tidak dapat diambil alih secara langsung oleh Presiden maupun Wakil Presiden. Hal ini sesuai dengan sistem ketatanegaraan Indonesia yang memisahkan fungsi legislatif dan eksekutif.

Dampak penyebaran hoaks terkait RUU Perampasan Aset

Menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat mengenai proses pembentukan undang-undang.
Mengganggu kepercayaan publik terhadap DPR dan pemerintah.
Berpotensi memicu resistensi atau penolakan tanpa dasar yang jelas terhadap RUU yang sebenarnya bertujuan baik.

Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk selalu memverifikasi informasi yang diterima, terutama yang beredar di media sosial, agar tidak terjebak dalam penyebaran berita palsu.

Rekomendasi bagi pembaca

Untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait kebijakan dan proses legislasi, disarankan untuk merujuk pada sumber resmi seperti situs DPR RI, pernyataan resmi pemerintah, atau lembaga pemeriksa fakta yang kredibel.