Dasco Pimpin Rapat Paripurna DPR Terima Laporan RUU Perampasan Aset dan Timwas Haji 2026

Dasco Pimpin Rapat Paripurna DPR Terima Laporan RUU Perampasan Aset dan Timwas Haji 2026

Rapat Paripurna DPR Dipimpin Dasco Ahmad

PlatMerah.com, Jakarta – Rapat Paripurna DPR RI ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 27 Agustus 2026. Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, didampingi oleh Wakil Ketua DPR lainnya, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.

Rapat paripurna tersebut dihadiri oleh 226 anggota DPR dari total anggota, sementara 63 anggota lainnya memberikan izin sehingga rapat memenuhi kuorum dan dapat dilanjutkan.

Laporan RUU Perampasan Aset dan Agenda Legislasi

Salah satu agenda utama rapat adalah menerima laporan dari Komisi III DPR terkait perkembangan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang berkaitan dengan tindak pidana. RUU ini menjadi fokus penting karena bertujuan untuk memperkuat mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana dalam sistem hukum nasional.

Selain itu, DPR juga membahas sejumlah agenda penting lainnya dalam rapat tersebut, antara lain:

  • Pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 dan 2027.
  • Perubahan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang akan mengatur prioritas pembentukan undang-undang di masa sidang ini.
  • Hasil uji kelayakan calon Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
  • Rancangan Undang-Undang Kehutanan yang menjadi bagian dari komitmen DPR dalam mengatur pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
  • Laporan Tim Pengawas Penyelenggaraan Ibadah Haji 2026 yang memberikan evaluasi dan rekomendasi terkait pelaksanaan ibadah haji tahun ini.

Signifikansi dan Konteks Rapat

Penyelenggaraan rapat paripurna ini penting untuk memastikan kelancaran proses legislasi dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Laporan RUU Perampasan Aset menjadi bagian dari upaya DPR dalam memperkuat penegakan hukum terhadap tindak pidana, khususnya terkait aset yang diperoleh secara tidak sah.

Selain itu, pembahasan APBN dan Prolegnas menunjukkan komitmen DPR dalam menjalankan fungsi anggaran dan legislasi secara transparan dan terstruktur. Evaluasi terhadap pengawasan ibadah haji juga menjadi perhatian penting mengingat besarnya jumlah jamaah haji dan kompleksitas penyelenggaraannya.

Pelaksanaan Rapat yang Terbuka untuk Umum

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, membuka rapat paripurna secara resmi dan menyatakan bahwa sidang tersebut terbuka untuk umum sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas parlemen kepada masyarakat.

Rapat ini menjadi salah satu momentum penting dalam pengambilan keputusan strategis di DPR RI untuk tahun sidang 2026-2027, dengan harapan berbagai agenda dapat berjalan sesuai target demi kepentingan bangsa dan negara.

Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.

Tinggalkan Balasan

Tutup