Polemik Desil Bermasalah, Komisi VIII Usul Pemerintah Bentuk Tim Khusus

Sabtu, 5 September 2026 - 18:01 WIB

Polemik Desil Bermasalah, Komisi VIII Usul Pemerintah Bentuk Tim Khusus

PlatMerah.com – Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB, Maman Imanul Haq, mengusulkan agar pemerintah segera membentuk tim khusus guna membenahi data desil yang dianggap bermasalah. Hal ini disampaikan menanggapi laporan masyarakat yang menunjukkan perubahan status desil tidak sesuai dengan kondisi ekonomi nyata di lapangan.

Ketidaktepatan Data Desil dan Dampaknya

Maman menyoroti adanya ketidaksesuaian antara data administratif desil dengan kondisi ekonomi masyarakat. Beberapa warga yang penghasilannya pas-pasan justru mengalami lonjakan status desil ke tingkat yang lebih tinggi, sehingga dianggap mampu secara ekonomi. Situasi ini berpotensi merugikan karena status desil menjadi dasar penentuan penerima berbagai program perlindungan sosial dari pemerintah.

Menurut Maman, jika data desil tidak akurat, kelompok masyarakat miskin dan rentan bisa kehilangan akses terhadap bantuan sosial, subsidi energi, hingga bantuan pendidikan, padahal kondisi ekonomi mereka belum membaik.

Usulan Pembentukan Tim Khusus

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Komisi VIII mengusulkan pembentukan tim khusus yang melibatkan Kementerian Sosial (Kemensos), Badan Pusat Statistik (BPS), pemerintah daerah, dan unsur terkait lainnya. Tim ini bertugas melakukan audit data desil sekaligus menelusuri proses pendataan, pembaruan, integrasi sistem, dan verifikasi di lapangan secara menyeluruh.

Maman menegaskan perlunya langkah cepat, terukur, dan menyeluruh agar sumber masalah dapat ditemukan dan diperbaiki sehingga data desil benar-benar mencerminkan kondisi objektif masyarakat.

Pentingnya Mekanisme Keberatan Masyarakat

Selain pembenahan data, Maman menyoroti perlunya mekanisme keberatan yang lebih baik bagi masyarakat yang merasa status desilnya tidak sesuai dengan kondisi ekonomi nyata. Proses koreksi harus dibuat sederhana dan mudah diakses agar kesalahan klasifikasi dapat diperbaiki tanpa berlarut-larut, sehingga tidak mengganggu akses mereka terhadap program pemerintah.

Konteks dan Implikasi Kebijakan

Data desil merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan sasaran penerima bantuan sosial dan program perlindungan sosial lainnya. Ketidaktepatan data dapat menyebabkan alokasi bantuan tidak tepat sasaran, yang pada akhirnya mengurangi efektivitas program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Komisi VIII DPR RI akan menjadikan isu ini sebagai catatan penting dalam pengawasan kebijakan perlindungan sosial pemerintah ke depan untuk memastikan data yang digunakan selalu akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.