Sekda Simeulue Berkomitmen Jaga Stabilitas Harga Bapok di Tengah Program Perbaikan Dermaga Calang

Sekda Simeulue Berkomitmen Jaga Stabilitas Harga Bapok di Tengah Program Perbaikan Dermaga Calang

Plat Merah – Menjelang momentum Ramadan 2026, pemerintah Kabupaten Simeulue kembali memperkuat komitmen dalam mengendalikan inflasi melalui rapat koordinasi (rakor) yang dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Asludin, S.E., M.Kes., sebagai wakil Bupati. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Zoom Meeting Bupati Simeulue, Senin (6/7/2026), merupakan bagian dari upaya sinergis antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok, terutama di kawasan kepulauan yang sangat bergantung pada distribusi logistik melalui jalur laut.

Latar Belakang Krisis Pangan dan Strategi Pengendalian Inflasi

Sejak kuartal pertama 2026, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi nasional rata-rata 2,5% per bulan, didorong oleh fluktuasi harga bahan pangan strategis seperti beras, telur ayam, dan minyak goreng. Khusus di Provinsi Aceh, angka inflasi mencapai 3,2% secara tahunan, di mana Kabupaten Simeulue menjadi salah satu wilayah yang rentan terhadap gejolak harga akibat keterbatasan infrastruktur dan jarak distribusi.

“Sekda Simeulue selalu memantau perkembangan harga di pasar tradisional, seperti Pasar Calang dan Pasar Sinabang,” kata Asludin dalam keterangan tertulis. Ia menjelaskan bahwa pihaknya bekerja sama dengan Bulog, Dinas Perdagangan, serta pelaku usaha lokal untuk memastikan ketersediaan pasokan bahan pokok tetap stabil, meski terdapat tantangan baru berupa perbaikan Dermaga Calang yang dijadwalkan dimulai Agustus 2026.

Rencana Perbaikan Dermaga Calang: Dampak dan Mitigasi

ProyekTahapanDampak PotensialStrategi Mitigasi
Perbaikan Dermaga CalangDesain konstruksi: Februari – Mei 2026
Eksekusi fisik: Agustus 2026 – Maret 2027
Penurunan kapasitas kapal
Keterlambatan distribusi logistik
Lonjakan harga BBM
Penggunaan jalur laut alternatif (Pelabuhan Ujong Batee)
Prioritasi kebutuhan pangan via LPSK
Penyediaan stok cadangan di gudang Bulog

Dermaga Calang, yang menjadi pintu utama distribusi barang ke Simeulue, saat ini mampu menampung 500 ribu ton logistik per tahun. Proses renovasi yang akan memakan biaya Rp 325 miliar diharapkan meningkatkan kapasitas hingga 1,2 juta ton. Namun, dalam fase transisi, pemerintah daerah bersiap dengan berbagai langkah antisipatif, termasuk meningkatkan kerja sama dengan Pelabuhan Belawan dan Merak.

Koordinasi Multisektoral dan Peran Instansi Terkait

Rakor yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, M.Si., turut dihadiri oleh berbagai instansi strategis, seperti:

  1. Kodim 0115 Simeulue (Letda Inf. Untung Nurjoko)
  2. Lanal Simeulue (Lettu Laut Samsuri)
  3. BPS Simeulue (Rustam)
  4. Bulog Wilayah Aceh (M. Hasyimi F.)
  5. Inspektorat (Zumarlin)
  6. Kabag Ekonomi (Ridwan Nasra)
  7. Dinas Pertanian (Rosmawati S.P.)
  8. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM (Sahlian Ali)

Perwakilan Kodim 0115 Simeulue, Letda Inf. Untung Nurjoko, mengungkapkan bahwa TNI akan membantu pengamanan distribusi logistik selama periode perbaikan dermaga. “Kami siap melakukan patroli laut untuk mencegah pembajakan atau penyimpangan distribusi,” ujarnya.

Analisis Dampak Ekonomi dan Sosial

Menurut analisis BPS Aceh, jika distribusi logistik terganggu 15-20% selama periode perbaikan, inflasi lokal Simeulue bisa melonjak 4-5%. Namun, dengan strategi mitigasi yang telah direncanakan, tingkat kenaikan diperkirakan bisa ditekan di bawah 2,5%.

Bagi masyarakat pesisir, kestabilan harga bahan pokok menjadi krusial. “Kami menggantungkan hidup pada ikan, tapi jika beras dan minyak goreng mahal, semua terasa berat,” tutur Ibu Fitri (45), penjual ikan di Pasar Sinabang.

Menjawab tantangan ini, Pemkab Simeulue juga akan memperkuat program bantuan langsung tunai (BLT) kepada 12.500 kepala keluarga rentan serta mendukung petani lokal untuk mengembangkan pertanian sayur hidroponik di kawasan perumahan.

Dengan keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan, diharapkan stabilitas harga bapok di Simeulue tetap terjaga hingga akhir tahun 2026, meski menghadapi tantangan infrastruktur. Langkah-langkah strategis ini bukan hanya menangkal inflasi, tetapi juga membangun ketahanan pangan jangka panjang bagi masyarakat pulau barat Indonesia ini.

Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.

Tinggalkan Balasan

Tutup