Kanwil Kemenkum Babel Dorong Penguatan Peran dalam Forkopimda, Perumusan Kebijakan Daerah Diperkuat Aspek Hukum

Minggu, 6 September 2026 - 05:22 WIB

Kanwil Kemenkum Babel Dorong Penguatan Peran dalam Forkopimda, Perumusan Kebijakan Daerah Diperkuat Aspek Hukum

PlatMerah.com, Pangkalpinang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkum Babel) aktif mendorong penguatan peran Kemenkum HAM dalam koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Inisiatif ini bertujuan memperkuat perspektif hukum dalam perumusan kebijakan daerah serta mendukung tata kelola pemerintahan yang tertib dan berlandaskan kepastian hukum.

Peran Strategis Kanwil Kemenkum Babel dalam Forkopimda

Kepala Kanwil Kemenkum Babel, Johan Manurung, menyampaikan dukungan terhadap proyek perubahan yang diinisiasi oleh Staf Ahli Menteri bidang hubungan antar lembaga dan penguatan reformasi birokrasi, Sucipto. Johan menegaskan bahwa dinamika pemerintahan daerah saat ini menuntut koordinasi yang lebih komprehensif, di mana Kemenkum HAM memiliki kontribusi melalui kompetensi di bidang regulasi, pembinaan hukum, dan pelayanan hukum.

“Kehadiran Kemenkum HAM dalam ruang koordinasi pimpinan daerah akan memperkaya proses pengambilan kebijakan, khususnya dalam memastikan kepatuhan pada ketentuan hukum dan keselarasan regulasi. Kami di Bangka Belitung siap mendukung penguatan kolaborasi ini,” ujarnya.

Fasilitasi Pengharmonisasian Produk Hukum Daerah

Kanwil Kemenkum Babel telah menjadi mitra pemerintah daerah dalam berbagai agenda hukum, termasuk memfasilitasi pengharmonisasian rancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Kegiatan ini memastikan produk hukum daerah tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan dapat diterapkan secara efektif.

Selain itu, Johan menekankan pentingnya koordinasi lintas instansi untuk menangani persoalan hukum di masyarakat. Kemenkum HAM berperan memperkuat mekanisme koordinasi yang ada dengan tetap menghormati tugas dan kewenangan masing-masing instansi.

Penguatan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas

Penguatan hubungan kelembagaan ini sejalan dengan komitmen Kanwil Kemenkum Babel dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang berintegritas dan berorientasi pada pelayanan berkualitas. Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) terus digalakkan untuk memberikan dampak positif baik di internal organisasi maupun kemitraan dengan pemangku kepentingan.

Johan menegaskan bahwa keberhasilan reformasi birokrasi harus tercermin dari kualitas pelayanan, koordinasi, dan penyelesaian kebutuhan hukum masyarakat, bukan semata aspek administratif. Semangat menuju WBBM harus terlihat dari kualitas kerja dan kolaborasi yang memberikan manfaat nyata bagi pemerintahan dan pelayanan hukum di Kepulauan Bangka Belitung.

Sinergi dengan Pemerintah dan Forkopimda

Ke depan, Kanwil Kemenkum Babel akan terus memperkuat komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Forkopimda, pemerintah kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan lainnya. Sinergi ini diharapkan meningkatkan kualitas produk hukum daerah, mendukung penyelesaian agenda strategis, dan memperkuat kepastian hukum yang dirasakan langsung oleh masyarakat.