MK Putuskan Kuota Internet Tak Lagi Hangus, Bisakah Tarif Seluler Justru Naik?

Jumat, 31 Juli 2026 - 16:43 WIB

MK Putuskan Kuota Internet Tak Lagi Hangus, Bisakah Tarif Seluler Justru Naik?

PlatMerah.com, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan bahwa sisa kuota internet tidak boleh lagi hangus setelah masa aktif paket berakhir. Namun, putusan ini memicu kekhawatiran di kalangan konsumen: apakah tarif layanan seluler akan menjadi lebih mahal?

Putusan MK Nomor 273/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan pada 23 Juli 2026 mewajibkan operator telekomunikasi menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota pelanggan tetap dapat dimanfaatkan tanpa biaya tambahan. Meski demikian, implementasinya masih membutuhkan regulasi teknis dari pemerintah, dan dampaknya terhadap tarif belum dapat dipastikan.

Isi Putusan MK

MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Pasal 28 ayat (1) UU Telekomunikasi sebagaimana diubah dalam UU Cipta Kerja. Pasal tersebut dinyatakan konstitusional bersyarat, artinya tetap berlaku namun dengan syarat bahwa operator wajib menyediakan pilihan layanan agar sisa kuota internet pelanggan tidak hangus dan tetap dapat digunakan tanpa biaya tambahan.

Putusan ini bersifat final dan mengikat. Namun, MK tidak menghapus sistem masa aktif paket internet. Operator tetap boleh menentukan periode berlaku paket data, tetapi harus memberi solusi agar pelanggan tidak kehilangan seluruh sisa kuota.

Aturan Pelaksanaan Masih Disusun

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menyatakan menghormati putusan MK dan masih mengkaji implikasinya secara menyeluruh sebelum menyusun regulasi teknis. Hingga regulasi turunan diterbitkan, ketentuan masa berlaku kuota internet masih mengacu pada syarat dan ketentuan masing-masing operator.

Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin mengatakan akan menggelar rapat kerja bersama Kemkomdigi dan operator seluler untuk memastikan aturan baru tidak memicu kenaikan tarif.

Potensi Dampak terhadap Tarif

Analis pasar menilai putusan ini berpotensi mendorong operator menyesuaikan tarif atau desain paket internet. Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta, mengatakan jika skema rollover (akumulasi kuota) diterapkan tanpa penyesuaian tarif, pendapatan operator dari kuota yang tidak terpakai (breakage revenue) bisa berkurang. Namun, operator masih memiliki ruang untuk beradaptasi, misalnya dengan mengubah struktur paket, membatasi periode rollover, atau melakukan repricing.

Branch Manager Panin Sekuritas Pondok Indah, Elandry Pratama, menambahkan bahwa putusan ini berpotensi menjadi sentimen negatif bagi sektor telekomunikasi, terutama jika diterapkan penuh tanpa batasan. Operator dengan basis pelanggan prabayar besar lebih mungkin terdampak.

Pengawasan KPPU

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mulai mencermati potensi dampak putusan ini terhadap persaingan usaha, termasuk kemungkinan pengaruh pada tarif. Kepala Biro Humas dan Kerja Sama KPPU, Deswin Nur, mengatakan lembaganya terus memantau perkembangan, termasuk hasil lelang frekuensi yang baru digelar. Namun, KPPU belum dapat menyimpulkan adanya potensi praktik penyeragaman harga.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta KPPU mengawasi potensi praktik kartel setelah putusan MK.

Opsi Skema yang Mungkin Diterapkan

MK tidak memaksakan satu skema tertentu. Operator diberi keleluasaan memilih model layanan, asalkan melindungi konsumen. Beberapa opsi yang disebut dalam pertimbangan putusan antara lain:

Rollover kuota ke periode berikutnya.
Konversi sisa kuota menjadi poin atau reward.
Pengembalian nilai sisa kuota dalam bentuk pulsa atau saldo.

Kapan Aturan Berlaku?

Hingga artikel ini ditulis, belum ada kepastian kapan aturan baru akan berlaku efektif. Putusan MK sudah sah, tetapi implementasinya menunggu regulasi teknis dari Kemkomdigi dan penyesuaian sistem oleh operator. Konsumen diharapkan bersabar dan tetap memantau informasi resmi.

Yang jelas, putusan ini merupakan langkah maju dalam perlindungan konsumen. Namun, dampaknya terhadap tarif masih bergantung pada kebijakan operator dan regulasi pemerintah. Konsumen perlu cermat memilih paket dan memahami syarat ketentuan yang berlaku.

Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.