Harga TBS Sawit Anjlok Hingga Rp 1.500/kg, Petani Panik: Dampak Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Harga TBS Sawit Anjlok Hingga Rp 1.500/kg, Petani Panik: Dampak Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Plat Merah – Harga TBS sawit anjlok hingga Rp 1.500 per kg, petani mulai panik [titlebase] menjadi sorotan utama setelah pemerintah mengumumkan rencana ekspor kelapa sawit melalui satu pintu lewat PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Penurunan tajam dalam hitungan hari menurunkan pendapatan petani secara signifikan, memicu keresahan di seluruh sentra produksi.

Kebijakan ekspor satu pintu yang bertujuan memusatkan kontrol perdagangan komoditas strategis justru menimbulkan ketakutan akan praktik monopsoni. Para petani khawatir satu pembeli tunggal akan menurunkan harga Tandan Buah Segar (TBS) secara paksa, mengingat sebagian besar produksi sawit nasional berasal dari kebun rakyat. Dalam konteks ini, serikat petani seperti SPKS dan POPSI menuntut intervensi pemerintah untuk menstabilkan pasar.

Ketua SPKS, Sabarudin, menegaskan bahwa penurunan harga yang terjadi secara cepat merupakan respons negatif pasar terhadap rencana tata niaga ekspor satu pintu. “Situasi memburuk setelah sejumlah perusahaan menahan pembelian dan menghentikan penjualan sementara,” ujarnya dalam siaran pers di Jakarta. Sabarudin menambahkan, “Harga TBS sawit anjlok hingga Rp 1.500 per kg, petani mulai panik [titlebase] dan produktivitas kebun rakyat dapat menurun drastis jika kebijakan ini tidak dikaji ulang.”

Di Kabupaten Siak, Bupati Afni Zulkifli melakukan sidak ke beberapa perusahaan kelapa sawit setelah laporan penurunan harga TBS mencapai Rp 800 per kilogram. Petani setempat, seperti Rian Saputra, melaporkan harga jual turun dari Rp 3.100 menjadi Rp 2.050 per kilogram dalam seminggu, sementara biaya pupuk melambung. “Pupuk sangat mahal, harga sawit malah turun terus. Tentunya tidak sebanding dengan operasional,” kata Rian.

Berbagai suara petani lain menguatkan gambaran krisis. Yakobus Hariyanto dari Sintang, Kalimantan Barat, menyebut harga TBS di wilayahnya turun Rp 1.000‑1.500 per kilogram hanya dalam dua hari terakhir. Supriyadi di Mamuju, Sulawesi Barat, melaporkan penurunan dari Rp 2.800 menjadi sekitar Rp 1.000 per kilogram. Parlindungan Sitorus di Labuhanbatu, Sumatera Utara, mengonfirmasi penurunan serupa hingga Rp 1.500 per kilogram. Semua petani menyoroti fakta bahwa perusahaan-perusahaan besar mulai menahan atau menghentikan pembelian, memperparah tekanan pada petani swadaya.

Akibat penurunan harga, rantai distribusi TBS mengalami gangguan. Banyak ramp atau tempat pengumpulan buah sawit menghentikan operasional sementara, dan truk pengangkut berhenti beroperasi karena risiko kerugian. Hal ini menyebabkan penumpukan buah di perkebunan, meningkatkan risiko pembusukan dan kerugian lebih lanjut. Dampak ini dirangkum dalam daftar berikut:

  • Penurunan pendapatan petani hingga miliaran rupiah per hari.
  • Penghentian sementara operasi ramp dan truk pengangkut.
  • Peningkatan stok TBS di kebun, berpotensi menimbulkan pembusukan.
  • Ancaman penurunan pasokan bahan baku untuk program biodiesel B50.
  • Risiko penurunan produktivitas kebun rakyat jangka panjang.

Kondisi ini juga mengancam target pemerintah dalam memperkuat program biodiesel B50. POPSI mengingatkan bahwa penurunan produktivitas kebun rakyat akan mengurangi pasokan minyak sawit nasional, memperlambat pencapaian target energi terbarukan. Sementara itu, para analis ekonomi menilai bahwa monopsoni potensial dapat menurunkan investasi di sektor sawit, memperlemah posisi Indonesia sebagai produsen utama di pasar global.

Menanggapi situasi, SPKS menuntut pemerintah segera turun tangan melalui mekanisme stabilisasi harga, termasuk penetapan harga minimum atau pembelian oleh negara. POPSI menambahkan perlunya dialog terbuka antara pemerintah, perusahaan, dan petani untuk menemukan solusi yang adil. Tanpa intervensi, risiko kerusakan sosial‑ekonomi di daerah produksi sawit akan semakin besar.

Dengan harga TBS sawit anjlok hingga Rp 1.500 per kg, petani mulai panik [titlebase] dan menanti kebijakan penyangga yang dapat mengembalikan kestabilan pasar. Pemerintah kini berada pada titik kritis untuk menyeimbangkan kepentingan ekspor dengan kesejahteraan petani, demi menjaga keberlanjutan industri sawit nasional.

Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.

Tinggalkan Balasan

Tutup