Penutupan Alfamart dan Indomaret di Lombok Tengah Picu Polemik Besar, Toko Kelontong Terpinggirkan

Rabu, 3 Juni 2026 - 12:35 WIB

Penutupan Alfamart dan Indomaret di Lombok Tengah Picu Polemik Besar, Toko Kelontong Terpinggirkan

Plat Merah – Polemik penutupan izin Alfamart dan Indomaret di NTB – Toko kelontong makin terpinggirkan [titlebase] mewarnai lanskap ritel di Kabupaten Lombok Tengah sejak akhir Mei 2026. Puluhan gerai minimarket nasional dihentikan sementara karena belum memenuhi ketentuan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penataan Pasar Rakyat dan Ritel Modern. Keputusan ini menimbulkan kegelisahan di kalangan pedagang kecil yang menganggap diri mereka semakin terpinggirkan dalam persaingan ekonomi.

Menurut keterangan resmi Kementerian Perdagangan, penutupan tersebut bukan disebabkan oleh faktor ekonomi melainkan semata-mata persoalan perizinan dan kesesuaian tata ruang. Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan, “Kewenangan mutlak mengenai regulasi pendirian serta operasional toko swalayan atau minimarket berada di tangan pemerintah daerah. Setiap kebijakan penataan ulang harus mengacu pada dokumen tata ruang yang berlaku di wilayah tersebut.”

Polemik penutupan izin Alfamart dan Indomaret di NTB – Toko kelontong makin terpinggirkan [titlebase] kembali muncul ketika sejumlah gerai yang sebelumnya ditutup mulai kembali beroperasi setelah menyesuaikan dokumen perizinan. Namun, proses ini memakan waktu dan menimbulkan ketidakpastian bagi pekerja toko serta pedagang kelontong tradisional yang mengandalkan aliran pelanggan dari minimarket.

Berikut rangkaian fakta penting yang dirangkum dari laporan Okezone dan pernyataan resmi pemerintah:

18 gerai Alfamart dan 7 gerai Indomaret ditutup sementara pada 30 Mei 2026.
Penutupan didasari belum terpenuhinya persyaratan perizinan sesuai Perda No.7/2021.
Pemerintah pusat dan daerah tengah melakukan koordinasi intensif untuk menemukan solusi, khususnya terkait nasib pekerja yang terdampak.
Menteri Perdagangan Budi Santoso menekankan pentingnya koordinasi dengan RT/RW dan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

Sementara itu, pihak kepolisian juga sedang menyelidiki kasus lain yang mencuat di Jakarta, di mana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memerintahkan Polda Metro Jaya melanjutkan penyidikan penyerangan aktivis KontraS Andrie Yunus. Keputusan hakim Suparna menegaskan bahwa proses hukum harus dilanjutkan demi kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Meski kasus tersebut tidak langsung terkait dengan penutupan ritel di NTB, dinamika hukum ini mencerminkan iklim regulasi yang semakin ketat dan menuntut akuntabilitas dari semua pihak. Pengamat birokrasi Dian Puji Simatupang menilai bahwa prosedur pelaporan kepada Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya sering kali menimbulkan kebingungan, mengingat peran eselon II tidak seharusnya menghalangi keputusan strategis presiden.

Polemik penutupan izin Alfamart dan Indomaret di NTB – Toko kelontong makin terpinggirkan [titlebase] menyoroti dilema antara modernisasi ritel dan pelestarian usaha tradisional. Pedagang kelontong mengklaim bahwa penutupan gerai besar mengalihkan konsumen ke pasar tradisional, namun mereka masih menghadapi tantangan berupa akses ke modal, pasokan barang, dan dukungan kebijakan yang memadai.

Dalam upaya meredam ketegangan, pemerintah daerah Lombok Tengah berjanji akan mempercepat proses perizinan bagi toko yang sudah memenuhi standar tata ruang. Selain itu, Kementerian Perdagangan berkomitmen memberikan pelatihan bagi pelaku usaha kecil agar dapat bersaing secara sehat dengan jaringan minimarket nasional.

Ke depan, keberlanjutan kebijakan ini akan sangat dipengaruhi oleh respons masyarakat dan kemampuan pemerintah daerah dalam menyeimbangkan kepentingan ekonomi modern dengan keadilan sosial bagi pedagang tradisional.

Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.