Badan Gizi Nasional Rombak Total Program MBG: Kantin Sekolah Jadi Dapur, Efisiensi Rp 990 Miliar per Bulan

Plat Merah – Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) tengah melakukan penataan besar-besaran terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini mencakup efisiensi anggaran, penutupan dapur yang tidak sesuai ketentuan, hingga wacana pelibatan kantin sekolah sebagai dapur MBG, khususnya di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Kebijakan ini diambil setelah ditemukan lonjakan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang membebani keuangan negara.

Kepala BGN, Nanik S. Deyang, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 27.877 dapur MBG yang beroperasi, padahal kebutuhan maksimal hanya 21.000 dapur. Kelebihan 6.877 dapur ini menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 43 miliar per hari atau sekitar Rp 990 miliar per bulan. “Kita akan tata ulang, mana yang sesuai juknis dan SPPG mana yang tidak sesuai juknis. Yang tidak sesuai juknis kita akhiri kontraknya,” tegas Nanik di Jakarta, Jumat (12/6/2026).

Sony Sonjaya Buka Suara: Pengakuan Sony Sonjaya, Pernah Suruh Orang Dekat Bangun SPPG, Harus Punya Uang: Anak Juga Saya Suruh

B Berita

1 hari

Langkah efisiensi juga diikuti dengan wacana baru: pemanfaatan kantin sekolah sebagai dapur MBG. Koordinator Wilayah BGN Kalimantan Tengah, Elisa Agustino, menyatakan bahwa opsi ini masih bersifat rencana dan menunggu petunjuk teknis dari pusat. “Ke depannya ada opsi untuk memikirkan model pelayanan MBG melalui pemberdayaan sekolah,” ujarnya di Palangka Raya. Pihak BGN telah berkoordinasi dengan BPOM untuk memetakan keamanan pangan sekolah.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, memberikan respons positif terhadap wacana tersebut. Menurutnya, pelibatan kantin sekolah merupakan bagian dari penataan menyeluruh di Badan Gizi Nasional. “Saya pikir itu bagian dari proses penataan. Kami akan lihat apakah skema ini tepat untuk diberlakukan di beberapa zona tertentu,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan.

Kronologi Prabowo Bongkar Borok Kasus MBG Dadan Cs: Curiga Banyak Laporan Negatif, Panggil PPATK

P Politik

6 hari

Di sisi lain, BGN juga membuka peluang pendanaan non-APBN untuk pembangunan SPPG di wilayah 3T. Nanik menyebutkan skema CSR dari BUMN, hibah luar negeri, dan perusahaan swasta dapat dilibatkan. Namun, langkah ini menuai kritik. Sejumlah pengamat menilai kebijakan tersebut menunjukkan salah kaprah konsep negara hadir, karena justru menyerahkan pelayanan dasar kepada pihak ketiga di daerah yang paling membutuhkan.

Sementara itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mendorong BGN untuk meningkatkan frekuensi serapan telur dari peternak rakyat melalui program MBG, dari satu kali menjadi tiga kali seminggu. Ia juga menegaskan bahwa pembelian telur dari peternak wajib sesuai harga acuan Rp 26.500 per kilogram, yang akan dikawal oleh Satgas Pangan Polri. Langkah ini diharapkan dapat menstabilkan harga dan melindungi peternak kecil.

Isu Reshuffle Kabinet Prabowo Mencuat, Beberapa Menteri Masuk Target Evaluasi, Istana Buka Suara

P Politik

2 hari

Dengan berbagai kebijakan baru ini, Badan Gizi Nasional berupaya menyeimbangkan antara efisiensi anggaran, perluasan akses, dan pemberdayaan lokal. Masyarakat menanti realisasi dari rencana-rencana tersebut, terutama di wilayah 3T yang selama ini menjadi prioritas program MBG.

Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.