OJK Beri Kelonggaran Soal SLIK Bagi Pelaku UMKM

Plat Merah – Langkah transformasi kebijakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuka peluang baru bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah Tapal Kuda, khususnya Situbondo. Melalui kebijakan kelonggaran terkait Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), regulator jasa keuangan ini berupaya memperbaiki akses pendanaan yang selama ini dihambat oleh catatan kredit bermasalah. Kebijakan yang diperkirakan rampung akhir Juni 2026 ini mencerminkan respons terhadap tantangan ekonomi yang dihadapi pelaku usaha skala kecil.

Permasalahan SLIK yang Menghambat UMKM

Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) selama ini menjadi penghalang utama bagi UMKM yang ingin mengakses kredit perbankan. Data OJK menunjukkan bahwa 62% dari total pengajuan kredit UMKM ditolak karena riwayat kredit bermasalah di SLIK. Situasi ini semakin menegaskan perlunya reformasi kebijakan, terlebih setelah pandemi yang menggerus daya serap kredit sektor ini.

BRI Banyuwangi Digugat Kreditur, Kuasa Hukum Sebut Kebijakan NAS Menyalahi Aturan

H Headline

266 hari

Mekanisme Pelonggaran Kredit OJK

Kepala Kantor OJK Jember, Aris Budiman, menjelaskan bahwa kebijakan baru ini mengakomodasi dua kelompok utama: (1) UMKM dengan tunggakan kecil (< Rp1 juta) dan (2) UMKM yang belum memiliki riwayat kredit. Untuk kelompok pertama, data SLIK akan dihapus dari sistem jika mereka menunjukkan komitmen membayar tunggakan setelah mampu. Sementara kelompok kedua akan dihitung risikonya berdasarkan kriteria tambahan seperti usia usaha dan potensi pertumbuhan.

1. UMKM dengan tunggakan < Rp1 juta wajib menyelesaikan kewajiban terlebih dahulu
2. Usaha dengan riwayat kredit bermasalah tetapi menunjukkan performa positif selama 12 bulan terakhir akan diakomodasi
3. Lembaga keuangan wajib memberi penjelasan resmi atas penolakan kredit

Program Vorsa UMKM dan Sinergi dengan Kebijakan OJK

Program Voucher Usaha, Pelatihan Kerja, dan Pinjaman Modal Bunga Nol Persen (Vorsa UMKM) Pemkab Situbondo menjadi contoh kolaborasi antara pemerintah daerah dan OJK. Meski program ini memberikan subsidi bunga dan administrasi sebesar 80%, 45% pelaku usaha tetap gagal mengakses dana karena kendala SLIK. Dengan kebijakan baru OJK, diharapkan partisipasi UMKM di Situbondo dalam program Vorsa akan meningkat 30% pada kuartal III 2026.

BEC 2025 Gerakkan Ekonomi Mikro, Omset UMKM Tembus Rp1,17 Miliar

H Headline

342 hari

Tantangan Implementasi

• Memastikan kesadaran pelaku UMKM tentang tanggung jawab keuangan
• Meningkatkan kapasitas bank daerah dalam mengevaluasi risiko UMKM
• Memantau penyalahgunaan kelonggaran SLIK untuk pengajuan kredit berulang

Pengaruh Terhadap Perekonomian Tapal Kuda

Wilayah Tapal Kuda, termasuk Situbondo, menampung 217.000 UMKM yang berkontribusi 34% terhadap PDRB Jawa Timur bagian timur. Dengan kebijakan baru OJK, diperkirakan akan ada peningkatan signifikan dalam:

• Penyerapan kredit UMKM dari 12% ke 25% (target 2026)
• Peningkatan penjualan UMKM sebesar 18% dalam 12 bulan ke depan
• Penciptaan 15.000 lapangan kerja baru di sektor informal

Kronologi Kebijakan

Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang menekankan pentingnya penguatan UMKM sebagai motor penggerak ekonomi. Namun, keberhasilan kebijakan bergantung pada komitmen pelaku usaha untuk menjaga kesehatan keuangan. Seperti kata Aris Budiman, “Kelonggaran bukan keringanan. Ini adalah peluang untuk bangkit dengan tanggung jawab.”

Menakar Dampak Kehadiran DSI terhadap Kondisi Rupiah dan IHSG yang Kini Lesu: Antara Harapan dan Realitas

B Berita

19 hari

Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.