Putusan MK Soal Alokasi Dana MBG Berikan Kepastian Tata Kelola Anggaran Negara

Kamis, 13 Agustus 2026 - 17:51 WIB

Putusan MK Soal Alokasi Dana MBG Berikan Kepastian Tata Kelola Anggaran Negara

Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Alokasi Dana MBG

PlatMerah.com – Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan bahwa pendanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dipisahkan dari alokasi wajib anggaran pendidikan mulai APBN Tahun Anggaran 2028. Keputusan ini memberikan kepastian tata kelola anggaran negara dan menjamin amanat konstitusi terkait pendanaan pendidikan.

Perencanaan Roadmap Pendanaan MBG

Pemerintah segera menyusun roadmap pendanaan Program MBG agar proses transisi ke skema pendanaan baru tidak mengganggu layanan pendidikan maupun keberlangsungan program MBG. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Kurniasih Mufidayati, menegaskan bahwa kepastian kebijakan ini sangat penting agar dunia pendidikan dan pelaksanaan MBG dapat berjalan dengan tenang dan berkelanjutan.

Peran Pendidikan dan Gizi yang Saling Melengkapi

Kurniasih menekankan bahwa pendidikan dan pemenuhan gizi peserta didik merupakan dua kebijakan yang saling melengkapi dan tidak boleh diposisikan sebagai pilihan yang saling menggantikan. Pendidikan berkualitas memerlukan anak-anak yang sehat dan bergizi, sementara program gizi yang baik harus berjalan beriringan dengan peningkatan mutu pendidikan.

Pengawalan Anggaran oleh DPR

Komisi X DPR akan mengawal pembahasan APBN pada tahun-tahun mendatang untuk memastikan alokasi anggaran pendidikan tetap sesuai amanat konstitusi dan Program MBG memiliki skema pembiayaan yang berkelanjutan, transparan, dan akuntabel.

Dasar Hukum dan Implikasi Putusan MK

Putusan MK menyatakan bahwa MBG bukan komponen utama penyelenggaraan pendidikan dan tidak boleh dimasukkan dalam komponen wajib mandatory spending pendidikan minimal 20 persen dari APBN. Dasar hukum putusan ini adalah Pasal 22 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026 yang sebelumnya memasukkan MBG ke dalam biaya operasional pendidikan, yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

Dampak dan Harapan

Implementasi putusan MK diharapkan menjadi momentum penguatan dua agenda besar pemerintah, yaitu peningkatan kualitas pendidikan dan pemenuhan gizi peserta didik. Keduanya harus berjalan bersama demi mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.