Tito Uji Coba Digitalisasi Bansos di Banyuwangi Temukan 76 Tak Tepat Sasaran
PlatMerah.com, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkap hasil uji coba digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Banyuwangi yang menemukan sekitar 76 persen penerima bansos tidak tepat sasaran. Temuan ini menjadi landasan pemerintah untuk memperluas penerapan sistem digitalisasi bansos ke lebih dari seratus daerah lainnya.
Hasil Uji Coba Digitalisasi Bansos di Banyuwangi
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menjelaskan bahwa digitalisasi bansos dilakukan dengan mengintegrasikan data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) bersama data dari berbagai kementerian dan lembaga terkait. Sistem ini memanfaatkan teknologi pengenalan wajah (face recognition) yang terhubung dengan berbagai basis data pemerintah, sehingga proses verifikasi penerima bansos dapat dilakukan dengan cepat, yakni dalam waktu 5 hingga 10 detik.
“Di Banyuwangi kita coba aplikasi tersebut untuk tiga program bansos. Ternyata, 76 persen penerima tidak layak. Ini artinya data penerima bansos selama ini masih banyak yang tidak tepat sasaran,” ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Nasional Dukcapil dan Rilis Data Kependudukan Semester I Tahun 2026 di Jakarta, Senin (38/2026).
Teknologi dan Verifikasi Penerima Bansos
Sistem digitalisasi ini mengidentifikasi kelayakan penerima bansos berdasarkan data kepemilikan aset dan pekerjaan yang terintegrasi dari berbagai sumber, seperti data kepemilikan motor, rumah dari ATR BPN, dan data pekerjaan. Dengan demikian, verifikasi kelayakan penerima bansos menjadi lebih akurat dan transparan.
Mekanisme Sanggahan dan Pembaruan Data
Tito juga menegaskan bahwa penerima bansos yang dinyatakan tidak memenuhi syarat akan dikeluarkan dari daftar penerima bansos. Namun, pemerintah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengajukan sanggahan apabila data yang digunakan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Selain itu, sistem ini juga berhasil menjaring hampir 50 persen masyarakat yang sebelumnya belum terdaftar namun layak menerima bantuan sosial.
Perluasan Implementasi Digitalisasi Bansos
Berdasarkan keberhasilan uji coba di Banyuwangi, pemerintah memperluas penerapan digitalisasi bansos dari satu daerah menjadi 43 kabupaten/kota. Pada Agustus 2026, program ini akan diperluas lagi ke 100 daerah tambahan, sehingga totalnya menjadi 143 kabupaten/kota yang menjalankan sistem digitalisasi bansos.
Tito menjelaskan bahwa pemerintah menargetkan cakupan program digitalisasi bansos terus bertambah hingga mencapai 243 kabupaten/kota. Prioritas diberikan kepada daerah yang memiliki akses internet memadai, kinerja Dukcapil yang baik, serta dukungan dari kepala daerah untuk pembaruan data bansos.
Dampak dan Manfaat Digitalisasi Bansos
Penerapan digitalisasi bansos diharapkan dapat meningkatkan akurasi program perlindungan sosial sehingga bantuan tepat sasaran dan efektif mengurangi kemiskinan. Dukungan kepala daerah yang proaktif sangat penting dalam memperbaiki data penerima bansos agar program ini berhasil.
Dengan sistem yang lebih transparan dan cepat, proses penyaluran bansos dapat menjadi lebih efisien dan dapat mengurangi penyalahgunaan bantuan sosial.
Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.