Legislator Desak Pemerintah Percepat Penanganan Hotspot Karhutla di Kalimantan
PlatMerah.com – Legislator dari Komisi VIII DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyoroti peningkatan signifikan hotspot kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Kalimantan. Ia mendesak pemerintah memperkuat strategi penanganan karhutla yang tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga antisipasi kebakaran berulang hingga kondisi cuaca membaik.
Fakta Peningkatan Hotspot Karhutla di Kalimantan
Data resmi Kementerian Kehutanan mencatat lonjakan titik panas yang sangat signifikan di Kalimantan Barat, Tengah, dan Selatan. Pada 19 Agustus 2026, tercatat 518 hotspot, meningkat lebih dari empat kali lipat dibandingkan hari sebelumnya. Secara kumulatif, pada periode 17-19 Agustus terdapat 750 hotspot di tiga provinsi tersebut.
Di Kalimantan Timur, data BPBD per 19 Agustus 2026 mencatat 413 titik karhutla dengan luas area terbakar mencapai 936,95 hektare. Kabupaten Kutai Barat mencatat 72 lokasi kebakaran dengan luas 415,51 hektare.
Urgensi Penanganan dan Perlindungan Masyarakat
Hetifah mengingatkan bahwa karhutla bukan hanya masalah kebakaran semata, tetapi sudah menjadi ancaman bencana yang berdampak langsung pada kesehatan dan keselamatan masyarakat. Asap yang mengganggu jarak pandang, aktivitas ekonomi, hingga penerbangan menimbulkan risiko serius.
Oleh karena itu, penanganan harus meliputi:
- Pemadaman api yang efektif dan cepat
- Perlindungan kesehatan masyarakat terdampak asap
- Kesiapan fasilitas kesehatan dan ketersediaan masker sesuai standar
- Informasi kualitas udara yang transparan dan akurat
- Perlindungan khusus bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan penderita penyakit pernapasan
Koordinasi dan Respons Cepat Berbasis Data
Politikus Partai Golkar ini juga menekankan pentingnya sistem komando dan koordinasi yang diperkuat oleh BNPB dan BPBD di daerah terdampak. Respons cepat yang berbasis data hotspot yang terverifikasi menjadi kunci utama agar tidak terjadi jeda antara deteksi, pelaporan, dan penanganan kebakaran.
Hetifah menegaskan akan terus mendorong koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah agar penanganan karhutla berjalan cepat dan terintegrasi dengan prioritas utama keselamatan masyarakat.
Risiko Cuaca dan Antisipasi Periode Kering
Selain itu, kondisi cuaca yang masih minim pertumbuhan awan dan belum masuk musim hujan hingga pertengahan Oktober 2026 memperpanjang periode risiko kebakaran. Pemerintah harus menyiapkan skenario penanganan jangka panjang untuk menghadapi kemungkinan kebakaran berulang sampai cuaca membaik.
BMKG memprediksi kondisi minim awan ini masih berlangsung di sebagian wilayah Kalimantan, sehingga kewaspadaan dan kesiapsiagaan harus terus ditingkatkan.
Dampak Karhutla bagi Kalimantan
Peningkatan karhutla mengancam kesehatan masyarakat, mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi, serta berpotensi menimbulkan kerugian besar akibat rusaknya lahan dan lingkungan. Penanganan yang tepat dan cepat sangat penting untuk mengurangi dampak negatif ini.
Dengan pendekatan terpadu yang mencakup pencegahan, pemadaman, dan perlindungan masyarakat, diharapkan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dapat dikendalikan dengan lebih efektif.
Upaya ini menjadi prioritas utama guna menjaga keselamatan warga dan kelestarian lingkungan di wilayah Kalimantan.
Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.