Wamensos Negara Jemput Anak Keluarga Miskin untuk Putus Mata Rantai Kemiskinan
PlatMerah.com, Jakarta – Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menegaskan komitmen pemerintah dalam memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi dengan program Sekolah Rakyat. Program ini ditujukan khusus untuk anak-anak dari keluarga miskin yang masuk dalam desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Strategi Pemerintah Memutus Rantai Kemiskinan
Agus Jabo menjelaskan bahwa pemerintah hadir sejak dini untuk menjamin anak-anak dari keluarga miskin mendapatkan kesempatan tumbuh dan belajar dalam lingkungan yang mendukung masa depan mereka. Sekolah Rakyat menggunakan konsep pendidikan berasrama, di mana anak-anak tidak hanya belajar di kelas, tetapi juga tinggal dalam lingkungan yang dirancang untuk mendukung pembentukan karakter serta pemenuhan kebutuhan dasar seperti gizi dan sanitasi.
Menurut Wamensos, penanganan kemiskinan tidak bisa hanya melalui bantuan sosial, melainkan harus diputus dari sumbernya dengan investasi pada pendidikan berkualitas. Presiden Prabowo juga mendukung penuh upaya ini agar anak-anak dari keluarga miskin tidak mewarisi kondisi kemiskinan orang tua mereka.
Tantangan Anak dari Keluarga Miskin
Anak-anak dari keluarga miskin menghadapi berbagai keterbatasan, antara lain keterbatasan ekonomi, gizi, sanitasi, serta lingkungan sosial yang kurang mendukung. Dalam beberapa kasus, anak-anak bahkan harus membantu bekerja untuk orang tua, sehingga waktu dan kesempatan belajar mereka berkurang drastis.
Dengan pendekatan berasrama di Sekolah Rakyat, negara berkomitmen ‘menjemput’ anak-anak tersebut agar tidak terus hidup dalam lingkungan kemiskinan dan mendapatkan pendidikan yang layak.
Target dan Perkembangan Program Sekolah Rakyat
Saat ini, terdapat sekitar 4,1 juta anak yang belum mendapatkan akses pendidikan memadai. Pemerintah menargetkan pada tahun 2029 dapat menjangkau 1 juta siswa melalui Sekolah Rakyat. Pada tahun ini, kapasitas baru mencapai sekitar 43 ribu siswa, sehingga masih diperlukan upaya besar untuk mencapai target tersebut.
Untuk mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat, pemerintah mendorong daerah yang telah mengusulkan dan memenuhi persyaratan lahan agar segera melengkapi dokumen dan persiapan lainnya agar dapat mengikuti tahapan pembangunan tahun ini.
Persiapan Daerah dalam Mendukung Sekolah Rakyat
Beberapa daerah telah menyiapkan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Kabupaten Nias Barat, Sumatera Utara, misalnya, telah menyediakan lahan seluas 8,6 hektare di Kecamatan Mandrehe. Bupati Nias Barat, Eliyunus Waruwu, menyatakan bahwa program ini sangat dibutuhkan mengingat angka kemiskinan daerah tersebut masih tinggi, mencapai 22,47 persen dari total penduduk.
Sementara itu, Kabupaten Grobogan menyiapkan lahan seluas 6,75 hektare di Kelurahan Kalongan, Kecamatan Purwodadi. Lokasi yang strategis di kawasan permukiman perkotaan tersebut memiliki dukungan infrastruktur memadai serta akses dekat ke rumah sakit dan pusat pemerintahan kabupaten.
Dukungan Pemerintah dan Stakeholder
Dalam audiensi di Kantor Kementerian Sosial Jakarta, Wamensos Agus Jabo Priyono menerima Bupati Nias Barat dan Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan untuk membahas kemajuan persiapan Sekolah Rakyat. Hadir pula sejumlah tenaga ahli dan pejabat terkait yang mendukung percepatan pembangunan fasilitas pendidikan ini.
Dengan komitmen kuat dari pemerintah pusat hingga daerah, program Sekolah Rakyat diharapkan dapat memberikan solusi nyata dalam memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin.
Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.