Dasco Pimpin Rapat Bareng Menteri-KPA, Bahas Konflik Agraria yang Mendesak
PlatMerah.com, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, memimpin rapat koordinasi penting bersama sejumlah menteri dan perwakilan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 23 Juli 2026. Rapat ini membahas isu konflik agraria yang mendesak dan membutuhkan penyelesaian segera.
Fokus Rapat Koordinasi Konflik Agraria
Rapat yang juga dihadiri Wakil Ketua DPR Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal serta pejabat pemerintah seperti Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, dan Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan ini bertujuan mencari solusi cepat atas persoalan agraria yang terus muncul di lapangan.
Sekretaris Jenderal KPA, Dewi Kartika, turut hadir untuk memberikan paparan terkait kasus-kasus agraria yang paling mendesak.
Urgensi Penyelesaian Konflik Agraria
Dasco menegaskan bahwa penyelesaian konflik agraria memerlukan langkah konkret dan cepat. Meskipun DPR telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Agraria, proses pembahasan di Pansus belum memberikan hasil signifikan sementara masalah agraria di lapangan terus bertambah dan tidak dapat menunggu lama.
“Grand design yang ada memang memakan waktu panjang, sedangkan Pansus Agraria DPR belum bisa menghasilkan banyak,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/8).
Inisiatif Pertemuan Lintas Kementerian dan KPA
Untuk mengatasi hal tersebut, Dasco mengambil inisiatif mempertemukan kementerian dan lembaga terkait dengan KPA agar dapat membahas persoalan-persoalan strategis dan konflik agraria yang mendesak untuk diselesaikan.
“Kejadian demi kejadian di lapangan tidak bisa menunggu dan harus segera dituntaskan,” tambahnya.
Fokus Pembahasan Kasus Mendesak
Dalam rapat tersebut, pembahasan difokuskan pada beberapa kasus konflik agraria yang paling mendesak. Dasco menyampaikan bahwa karena keterbatasan waktu, hanya persoalan-persoalan prioritas yang dibahas agar dapat segera diambil keputusan.
“Kami batasi pembahasan pada persoalan yang sangat-sangat mendesak untuk segera diselesaikan,” jelasnya.
Harapan untuk Pengambilan Keputusan Cepat
Dasco berharap kehadiran para menteri dan wakil menteri yang memiliki kewenangan mengambil keputusan dapat mempercepat proses penyelesaian konflik agraria.
“Mumpung para menteri dan wakil menteri hadir, kita manfaatkan kesempatan ini untuk mengambil keputusan langsung terkait masalah A, B, dan C,” pungkasnya.
Konflik Agraria dan Dampaknya
Konflik agraria di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan beragam, melibatkan berbagai kepentingan masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. Penyelesaiannya memerlukan koordinasi lintas lembaga serta kebijakan yang tepat dan cepat agar tidak menimbulkan ketegangan sosial dan kerugian ekonomi.
Rapat koordinasi yang dipimpin oleh Dasco ini menjadi langkah strategis untuk menjembatani permasalahan tersebut dengan melibatkan semua pihak terkait secara langsung.
Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.