Zohran Dituntut karena Koperasi Rakyat, Sebut Bikin Persaingan Usaha Tak Adil
PlatMerah.com, New York – Rencana Wali Kota New York, Zohran Mamdani, membuka lima supermarket murah atau koperasi rakyat yang dibiayai oleh pemerintah dengan anggaran sebesar USD 70 juta, menghadapi penolakan keras dari kelompok pengusaha lokal yang mewakili bisnis milik imigran. Mereka menilai program tersebut berpotensi menciptakan persaingan usaha yang tidak adil bagi toko kelontong dan supermarket yang sudah ada.
Multicultural Business Coalition (MBC), organisasi yang mewakili 50 kamar dagang dari berbagai komunitas seperti Asia, Afrika, Karibia, Hispanik, Timur Tengah, dan Yahudi di New York, menyatakan akan menggugat Pemerintah Kota New York. Ketua MBC, Frank Garcia, menyampaikan bahwa gugatan tersebut rencananya diajukan dalam beberapa pekan mendatang untuk menghentikan proyek supermarket milik pemerintah tersebut.
Alasan Penolakan dari Pengusaha Lokal
MBC menilai bahwa supermarket yang akan dibangun pemerintah tersebut akan menawarkan harga sekitar 30 persen lebih murah untuk berbagai kebutuhan pokok, termasuk produk segar, daging, susu, keju, dan roti. Hal ini dianggap merugikan toko-toko kecil yang telah beroperasi karena harus menanggung biaya operasional seperti sewa dan pajak.
Garcia juga menyebutkan bahwa Wali Kota Mamdani tampaknya enggan berdialog dengan pengusaha kecil yang tergabung dalam MBC. Sebagai langkah proaktif, organisasi ini berencana menggalang dana hingga USD 1 juta untuk membiayai gugatan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap dampak kebijakan tersebut bagi toko-toko kecil.
Fokus Penolakan di Kawasan East Harlem
Penolakan paling keras datang dari pemilik toko di kawasan East Harlem, khususnya di daerah La Marqueta. Di sana, setidaknya terdapat lima toko kelontong atau bodega yang berlokasi hanya beberapa blok dari tempat yang direncanakan untuk supermarket milik pemerintah.
Konteks dan Dampak
Program koperasi rakyat ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota New York untuk menyediakan alternatif kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau bagi masyarakat. Namun, kehadiran supermarket yang didukung anggaran pemerintah ini memicu kekhawatiran akan tergesernya pelaku usaha kecil yang selama ini menjadi tulang punggung komunitas imigran di kota tersebut.
Dampak yang mungkin timbul termasuk potensi penurunan pendapatan bagi toko-toko kecil, yang pada akhirnya dapat memengaruhi keberlangsungan bisnis dan lapangan pekerjaan di tingkat komunitas. Di sisi lain, pemerintah menilai bahwa program ini dapat membantu warga dengan pendapatan rendah mendapatkan akses kebutuhan pokok yang lebih murah dan berkualitas.
Perdebatan ini menunjukkan tantangan dalam mencari keseimbangan antara pengembangan program sosial dan perlindungan bagi pelaku usaha kecil di kota metropolitan seperti New York.
Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.












