Qodari Dorong Pengembangan Jaringan Gas Rumah Tangga untuk Kurangi Impor LPG
PlatMerah.com, Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, terus mendorong pengembangan jaringan gas (jargas) rumah tangga sebagai langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan impor Liquefied Petroleum Gas (LPG). Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan kemandirian pasokan energi dan menyediakan alternatif yang lebih praktis dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Potensi Gas Bumi Domestik sebagai Alternatif
Indonesia memiliki potensi gas bumi domestik yang besar, terutama gas metana dan etana, yang jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan LPG yang tersusun dari propana dan butana. Menurut Qodari, sekitar tiga per empat dari ketersediaan gas di Indonesia termasuk dalam kategori metana dan etana, yang belum dimanfaatkan secara optimal karena tantangan distribusi.
Pengembangan jaringan gas melalui pipa langsung ke rumah tangga dianggap sebagai solusi untuk mengatasi tantangan tersebut. Dengan sistem ini, gas bumi dapat disalurkan secara efisien tanpa perlu membeli dan mengganti tabung gas, sehingga memberikan kemudahan dan harga yang lebih stabil bagi pengguna.
Ketergantungan Impor LPG dan Upaya Pemerintah
Produksi LPG dalam negeri saat ini baru mencapai sekitar 1,4 juta ton per tahun, sementara kebutuhan nasional lebih besar sehingga sekitar 72 persen LPG masih harus diimpor. Kondisi ini mendorong pemerintah mengambil langkah strategis dengan memperluas pemanfaatan jaringan gas rumah tangga.
Qodari menegaskan bahwa pengembangan jargas tidak hanya mengurangi ketergantungan impor LPG, tetapi juga mengefektifkan kebijakan subsidi energi serta mendukung penyediaan sumber energi yang lebih bersih dan efisien. Penggunaan gas bumi melalui jaringan pipa menghasilkan pembakaran yang ramah lingkungan dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.
Manfaat Langsung bagi Masyarakat
Penggunaan jargas memberikan kemudahan bagi pelanggan karena gas disalurkan langsung melalui pipa, sehingga tidak perlu repot membeli, mengangkat, atau mengganti tabung gas. Pembayaran dilakukan berdasarkan pemakaian yang tercatat pada meter gas, memberikan transparansi dan kontrol biaya bagi pengguna.
Harga jargas juga dinilai lebih stabil karena tidak terlalu dipengaruhi oleh distribusi tabung LPG. Hal ini menjadi keuntungan bagi rumah tangga dalam mengelola pengeluaran energi mereka.
Dampak Positif bagi Industri dan Lingkungan
Selain meningkatkan ketahanan energi, pengembangan jargas membuka peluang pasar bagi produsen dalam negeri, khususnya untuk produk terkait seperti pipa polyethylene, pipa baja, meter gas, regulator, valve fitting, kompor gas, enclosure, serta jasa konstruksi dan engineering. Ini sekaligus memperkuat industri gas nasional dari hulu hingga hilir.
Dari sisi lingkungan, penggunaan gas bumi melalui jaringan pipa menghasilkan pembakaran yang lebih bersih dan efisien, mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi emisi dan memperluas penggunaan energi bersih di sektor rumah tangga.
Target Pembangunan Jaringan Gas 2025-2029
Pembangunan jargas masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan menjadi proyek strategis nasional. Pemerintah menargetkan pembangunan 1.450.000 sambungan rumah selama periode tersebut, dengan pembiayaan berasal dari APBN, kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), dan investasi BUMN.
Untuk tahun 2025-2026, target pembangunan jargas mencapai 119.379 sambungan rumah, meningkat dari target sebelumnya seiring penambahan sambungan di beberapa daerah seperti Kota Jambi, Kota Pontianak, dan Kabupaten Gresik. Pembangunan juga sedang berlangsung di Kabupaten Cirebon dengan target 41.043 sambungan rumah di empat kecamatan.
Skema Pendanaan dan Pelaksanaan Proyek
Proyek pembangunan jargas di Kabupaten Cirebon dimulai sejak 20 Mei 2026 dan direncanakan selesai pada 31 Desember 2026. Saat ini proyek masih dalam tahap awal yang meliputi studi jalur pipa, lokasi stasiun pengukuran, dan pendataan calon pelanggan.
Untuk mendukung pembangunan, pemerintah menyiapkan tiga skema pendanaan, yaitu melalui APBN, KPBU, dan investasi BUMN. Kebutuhan anggaran diperkirakan sekitar Rp10 juta per sambungan rumah, yang akan disesuaikan dengan perencanaan teknis dan kondisi lapangan.
Kesimpulan
Pengembangan jaringan gas rumah tangga merupakan langkah strategis pemerintah untuk mengurangi ketergantungan impor LPG, memperkuat ketahanan energi nasional, dan menyediakan sumber energi yang lebih bersih serta praktis bagi masyarakat. Dukungan dari berbagai pihak dan pelaksanaan proyek yang terencana diharapkan dapat mewujudkan target pembangunan jargas sesuai RPJMN 2025-2029.
Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.