Belanja RAPBN 2027 Tembus Rp 4.097 T, Banggar Ingatkan Pajak Tak Bebani Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 - 22:35 WIB

Belanja RAPBN 2027 Tembus Rp 4.097 T, Banggar Ingatkan Pajak Tak Bebani Rakyat

PlatMerah.com – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI memberikan catatan kritis terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 yang mencatat belanja negara menembus angka Rp 4.097,2 triliun, pertama kali dalam sejarah Indonesia melewati Rp 4.000 triliun.

Catatan Banggar terhadap Postur Anggaran

Ketua Banggar DPR Said Abdullah menegaskan bahwa besarnya anggaran tersebut harus diiringi dengan kejelasan tujuan, dampak yang terukur, serta berkorelasi langsung dengan pertumbuhan, pemerataan, dan keadilan ekonomi masyarakat. Banggar juga menyoroti beberapa asumsi makroekonomi dalam Nota Keuangan RAPBN 2027 yang dianggap perlu ditinjau ulang.

Asumsi Makroekonomi yang Perlu Revisi

Pertumbuhan Ekonomi: Target yang diajukan sebesar 6%, sementara rentang sebelumnya 5,8-6,5%. Banggar mendorong agar target ini dapat ditingkatkan.
Rasio Gini: Diusulkan pada rentang 0,362-0,367, namun angka saat ini sudah 0,368, sehingga batas atas target perlu dikoreksi lebih rendah untuk mendukung pemerataan.
Tingkat Pengangguran: Target 4,30-4,87%, sedangkan data BPS menunjukkan pengangguran sudah 4,68%.
Tenaga Kerja Formal: Target 40,8%, data per Mei 2026 sudah 40,7%, pernah mencapai 40,83% pada Februari 2024.
Nilai Tukar Rupiah: Kurs dipatok pada Rp 17.500 per USD, dinilai realistis oleh Banggar.

Orkestrasi Moneter dan Tantangan Global

Banggar mendorong pemerintah bersama Bank Indonesia merumuskan strategi moneter yang tegas di tengah ketidakpastian global, apakah fokus pada pemacu ekspor komoditas atau menekan inflasi pangan dan energi berbasis impor.

Target Penerimaan dan Perhatian terhadap Pajak

Banggar mengingatkan agar pemerintah berhati-hati dalam mengejar target penerimaan perpajakan. Target kenaikan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp 64,8 triliun dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp 132,8 triliun harus bersifat alamiah, didorong oleh pertumbuhan ekonomi, bukan pemajakan baru yang membebani masyarakat.

Penurunan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menjadi Rp 517,4 triliun juga menjadi catatan penting. Target ini turun dibandingkan outlook 2026 sebesar Rp 575 triliun. Pemerintah diminta mengkaji ulang dan memaksimalkan tata kelola sumber daya alam sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Validasi Data Kemiskinan dan Defisit Fiskal

Kegaduhan publik terkait akurasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi perhatian Banggar. BPS didesak melakukan validasi internal untuk memastikan data yang menjadi dasar penyaluran bantuan sosial dan subsidi benar dan adil.

Said Abdullah menekankan pentingnya koreksi data agar orang miskin tidak kehilangan kesempatan mendapatkan bantuan dan keadilan ekonomi.

Komitmen Menjaga Fiskal Sehat

Banggar mengingatkan komitmen jangka menengah menuju APBN yang berimbang. Pemerintah diharapkan menjaga defisit fiskal RAPBN 2027 di level 2,4%, turun dari potensi 2,85% pada 2026, sekaligus menekan Debt Service Ratio (DSR) yang saat ini telah melampaui batas rekomendasi IMF.