Daniel Ortega Hapus Pemilu: Diktator Berdarah atau Revolusioner yang Tersesat?
Plat Merah – Nikaragua di bawah kepemimpinan Daniel Ortega kembali mengejutkan dunia. Dalam pidatonya pada peringatan 47 tahun Revolusi Sandinista, pria berusia 80 tahun itu menyatakan bahwa tidak akan ada lagi pemilu di negaranya. ‘Kami akan membangun tembok agar mereka tidak bisa merebut pemerintah, merebut kekuasaan,’ ujarnya, memicu reaksi keras dari komunitas internasional.
Pernyataan Daniel Ortega itu segera menuai kecaman. Republik Dominika, melalui pernyataan resmi, mengecam keras pernyataan tersebut sebagai penolakan terhadap prinsip-prinsip fundamental demokrasi perwakilan. Pemerintah Republik Dominika menegaskan bahwa tidak ada pemerintah yang berhak mencabut hak rakyat untuk memilih pemimpinnya secara bebas dan adil.
Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Türk, juga menyatakan keprihatinan mendalam. Ia mengecam langkah-langkah baru yang membatasi partisipasi politik, menyusutkan ruang sipil, dan melemahkan supremasi hukum di Nikaragua. Türk menyoroti usulan undang-undang yang dapat melarang individu dengan pandangan politik berbeda untuk mencalonkan diri dalam pemilu, serta penahanan sewenang-wenang terhadap sedikitnya 46 orang karena alasan politik.
Ketika Daniel Ortega memimpin revolusi yang menggulingkan diktator Anastasio Somoza pada 1979, ia dipuja sebagai pahlawan. Namun, perjalanan kekuasaannya telah mengubahnya menjadi sosok yang oleh banyak pihak disebut sebagai tiran berdarah. Setelah kalah dalam pemilu 1990, ia kembali berkuasa pada 2007 dengan membersihkan kawan-kawan seperjuangannya dan membangun aliansi dengan kelompok bisnis kuat. Kini, ia memerintah bersama istrinya, Rosario Murillo, sebagai presiden bersama dan menempatkan anak-anaknya di posisi-posisi kunci.
Gelombang protes pada April 2018, yang dipicu oleh rencana pemotongan jaminan sosial, menjadi titik balik. Daniel Ortega merespons dengan kekerasan, menewaskan ratusan pengunjuk rasa dan memaksa ribuan lainnya melarikan diri. Sejak saat itu, rezimnya semakin otoriter, membungkam oposisi, mengontrol parlemen, dan kini menghapus pemilu sepenuhnya.
Meskipun pernyataan Daniel Ortega tentang penghapusan pemilu menuai kecaman, Ketua Majelis Nasional Nikaragua, Gustavo Porras, berusaha meredakan ketegangan. Ia menjelaskan bahwa pemilu akan tetap diadakan, namun di bawah kerangka konstitusi baru yang melarang ‘kudeta’ dan ‘pengkhianat tanah air’ untuk berpartisipasi. Porras menegaskan bahwa Nikaragua tidak akan pernah lagi menerima campur tangan asing dalam pemilunya.
Reaksi di kawasan Amerika Latin pun beragam. Kosta Rika, Guatemala, dan Panama mengecam pernyataan Ortega, dengan Panama memanggil pulang duta besarnya dari Managua. Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, mendesak komunitas internasional untuk mengisolasi rezim Ortega, namun analis menilai AS enggan mengambil tindakan tegas seperti yang dilakukan terhadap Venezuela atau Kuba. Nikaragua tidak memiliki sumber daya alam seperti Venezuela, dan rezim Ortega tidak memiliki penerus yang jelas, sehingga AS lebih memilih pendekatan bertahap untuk menghindari gelombang migrasi atau represi lebih lanjut.
Kesimpulannya, pernyataan Daniel Ortega tentang penghapusan pemilu merupakan puncak dari perjalanan panjang menuju otoritarianisme. Langkah ini tidak hanya mengkhianati cita-cita revolusi yang pernah ia perjuangkan, tetapi juga mengancam stabilitas kawasan. Komunitas internasional, khususnya negara-negara Amerika, menghadapi dilema: bagaimana merespons tanpa memperburuk krisis kemanusiaan yang sudah parah di Nikaragua.
Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.