Pengamat Minta KPK Periksa Purbaya Terkait Saweran Live TikTok saat Jadi Menkeu
PlatMerah.com – Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu memanggil Purbaya Yudhi Sadewa untuk mengklarifikasi pemberian gift atau saweran saat siaran langsung TikTok bersama putranya, Yuda Purboyo Sunu, ketika Purbaya masih menjabat sebagai Menteri Keuangan.
Trubus menekankan pentingnya klarifikasi ini untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pejabat publik sekaligus mencegah munculnya persepsi negatif di masyarakat. Menurutnya, penerapan prinsip good governance sangat dibutuhkan agar tidak ada fitnah atau tudingan negatif yang berkembang di ruang publik.
Kontroversi Saweran Live TikTok
Purbaya menjadi sorotan setelah tampil dalam siaran langsung TikTok pada momen sahur Februari 2026 melalui akun milik putranya. Dalam siaran tersebut, Purbaya berinteraksi dengan warganet dan menerima sejumlah gift, termasuk yang berbentuk paus yang memiliki nilai ekonomi nyata.
Kejadian ini memunculkan kekhawatiran mengenai potensi konflik kepentingan dan masalah etik bagi pejabat publik, terutama karena aktivitas tersebut dilakukan saat Purbaya masih menjabat sebagai Menteri Keuangan.
Respon dan Saran Pengamat
Trubus mengingatkan agar KPK segera mengklarifikasi persoalan ini demi menjaga reputasi lembaga dan pejabat terkait. Ia menyatakan bahwa tanpa kejelasan, publik bisa berasumsi bahwa masalah ini tidak ditindaklanjuti, yang berpotensi menimbulkan preseden buruk bagi birokrasi pemerintahan.
Selain itu, Trubus menyoroti risiko bahwa pejabat lain bisa meniru aktivitas serupa tanpa mempertimbangkan aspek etika dan potensi gratifikasi, yang dapat merusak tata kelola pemerintahan yang baik.
Sebelumnya, KPK telah menyarankan Purbaya untuk berkonsultasi dan mematikan fitur hadiah jika kembali melakukan siaran langsung di platform tersebut guna menghindari potensi gratifikasi.
Prinsip Good Governance dan Akuntabilitas
Sebagai pejabat publik, Purbaya dianggap memiliki tanggung jawab untuk memberikan penjelasan terbuka dan berkoordinasi dengan KPK agar persoalan ini dapat diselesaikan dengan transparan. Langkah ini penting untuk menegakkan prinsip akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik demi menjaga kepercayaan masyarakat.
Dengan klarifikasi dan penanganan yang tepat, diharapkan persepsi negatif dapat diminimalisir dan pejabat lain dapat mengambil pelajaran untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial dalam kapasitas resmi mereka.
Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.