AS Halangi Kepala Nuklir Iran Hadiri Konferensi IAEA di Austria

Kamis, 17 September 2026 - 01:59 WIB

AS Halangi Kepala Nuklir Iran Hadiri Konferensi IAEA di Austria

PlatMerah.com, Wina – Amerika Serikat (AS) memblokir kehadiran Kepala Organisasi Energi Atom Iran (AEOI), Mohammad Eslami, dalam Konferensi Umum Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) yang berlangsung di Wina, Austria, pada 14 September 2026. Penolakan AS terhadap dispensasi sanksi perjalanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengakibatkan Austria mencabut visa Eslami, sehingga delegasi Iran membatalkan kehadiran mereka di acara tersebut.

Langkah AS ini terjadi di tengah ketegangan diplomatik terkait program nuklir Iran dan penggunaan mekanisme snapback oleh Inggris, Prancis, dan Jerman yang mengaktifkan kembali sanksi PBB terhadap Iran. Mekanisme ini diberlakukan karena dugaan pelanggaran Iran terhadap kesepakatan nuklir Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) 2015.

Fakta Utama Penolakan Kehadiran Mohammad Eslami

Mohammad Eslami, Kepala AEOI, adalah tokoh utama delegasi Iran dalam konferensi IAEA sejak 2021.
Austria, sebagai negara tuan rumah, awalnya mengajukan permohonan dispensasi larangan perjalanan kepada Komite Sanksi Dewan Keamanan PBB, yang memerlukan persetujuan bulat seluruh anggota.
AS menolak permohonan dispensasi tersebut, sehingga visa Eslami dibatalkan secara mendadak.
Delegasi Iran yang telah berangkat ke Wina akhirnya membatalkan kunjungan dan kembali ke Teheran.
Iran dan sekutunya, seperti Rusia dan China, menolak keabsahan mekanisme snapback dan sanksi yang diberlakukan.

Konteks dan Dampak

Penolakan AS ini menimbulkan protes dari Iran yang menuduh IAEA dan Austria melakukan politisasi dan melanggar hak partisipasi mereka sebagai anggota badan nuklir dunia. Duta Besar Iran untuk PBB di Wina, Reza Najafi, menyatakan bahwa larangan tersebut merupakan pelanggaran prinsip kesetaraan kedaulatan dan kewajiban negara tuan rumah dalam perjanjian markas besar IAEA-Austria.

Situasi ini memperburuk hubungan diplomatik antara Iran dan negara-negara Barat, terutama AS, di tengah kebuntuan negosiasi terkait program nuklir Iran. Akses pengawas IAEA ke fasilitas nuklir Iran masih terbatas, dan ketegangan meningkat setelah insiden serangan terhadap fasilitas nuklir Iran pada Juni 2025. Iran menegaskan program nuklirnya untuk tujuan sipil dan damai, sedangkan AS bersikeras bahwa Iran harus sepenuhnya membongkar program nuklirnya.

Reaksi Internasional

Rusia, melalui perwakilan tetapnya di Wina, Mikhail Ulyanov, mengecam penggunaan isu visa sebagai alat tekanan dan memperingatkan potensi eskalasi lebih lanjut akibat pendekatan yang diambil AS dan sekutu Eropanya melalui IAEA. Rusia menilai langkah merujuk Iran ke Dewan Keamanan PBB hanya akan memperumit proses negosiasi teknis dan merugikan upaya perdamaian di kawasan.

Di sisi lain, AS mempertahankan keputusannya dengan alasan mencegah pejabat yang dikenai sanksi menghindari konsekuensi hukum dan menghindari forum IAEA menjadi panggung propaganda politik.

Program Nuklir Iran dan Sanksi PBB

Mekanisme snapback yang diaktifkan oleh Inggris, Prancis, dan Jerman pada tahun lalu mengembalikan sejumlah sanksi PBB yang sempat dibekukan sejak kesepakatan JCPOA 2015. Sanksi ini mencakup embargo senjata konvensional, pembekuan aset luar negeri, larangan perjalanan, serta larangan produksi teknologi nuklir dan pengembangan rudal balistik Iran.

Menurut data IAEA, Iran memiliki sekitar 440,9 kilogram uranium yang diperkaya hingga 60 persen kemurnian, yang berada di bawah tingkat senjata nuklir (sekitar 90 persen). Namun, tingkat pengayaan ini mendekati ambang yang dapat digunakan untuk pembuatan senjata jika dilakukan pengayaan lebih lanjut.

Konferensi Umum IAEA ke-70 berlangsung selama lima hari di Wina, membahas isu-isu penting terkait pengawasan dan pengembangan energi nuklir internasional. Ketidakhadiran delegasi utama Iran ini menandai ketegangan yang signifikan dalam hubungan antara Iran dan komunitas internasional terkait program nuklirnya.

Perkembangan ini menjadi bagian dari dinamika geopolitik yang lebih luas, di mana isu nuklir Iran tetap menjadi titik fokus perhatian global dan mempengaruhi stabilitas kawasan serta hubungan diplomatik multilateral.

Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.