Bagian Dari Objek Vital, Warga Dilarang Demo di Bundaran HI

Sabtu, 29 Agustus 2026 - 15:02 WIB

Bagian Dari Objek Vital, Warga Dilarang Demo di Bundaran HI

Larangan Demo di Bundaran HI

PlatMerah.com, Jakarta – Kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) di Jakarta Pusat tidak diperbolehkan digunakan sebagai lokasi aksi unjuk rasa oleh warga. Hal ini dikarenakan Bundaran HI masuk dalam kategori objek vital nasional yang memerlukan perlindungan khusus demi menjaga ketertiban dan keamanan.

Dasar Hukum Larangan

Kombes Pol Budi Hermanto, Kabid Humas Polda Metro Jaya, menjelaskan bahwa larangan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, khususnya pada pasal 6 dan pasal 9. Pasal-pasal ini menyebutkan lokasi-lokasi yang dikecualikan untuk aksi penyampaian aspirasi, antara lain istana negara, tempat militer, serta objek vital nasional seperti stasiun kereta api dan terminal.

Kawasan Bundaran HI Sebagai Objek Vital Nasional

Bundaran HI merupakan kawasan strategis yang terdapat beberapa fasilitas transportasi penting, seperti Stasiun MRT, Stasiun KRL, dan Stasiun LRT. Selain itu, di sekitar kawasan ini juga terdapat tiga kedutaan besar, yaitu Kedutaan Besar China, Jepang, dan Jerman. Keberadaan fasilitas dan institusi penting tersebut menjadikan Bundaran HI sebagai objek vital yang harus dijaga keamanannya secara ketat.

Keseimbangan Antara Aspirasi dan Kepentingan Umum

Dalam pelaksanaan penyampaian aspirasi, kepolisian menyiapkan pengawalan agar kegiatan tersebut tetap aman dan tertib. Kombes Budi menekankan pentingnya menjaga dua kepentingan masyarakat, yaitu hak menyampaikan aspirasi dan kelancaran aktivitas masyarakat lainnya seperti lalu lintas, perekonomian, pendidikan, dan ibadah.

Contoh Kasus dan Implementasi

Sejumlah aksi unjuk rasa yang menargetkan Bundaran HI sebelumnya hanya mampu mencapai area sekitar Stasiun KRL Sudirman atau Gedung UOB karena pengamanan ketat. Hal ini menunjukkan penerapan aturan larangan demo di kawasan objek vital nasional berjalan efektif untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum.

Penegakan Aturan dan Implikasi

Kawasan objek vital nasional seperti Bundaran HI tidak boleh digunakan sebagai lokasi unjuk rasa.
Larangan ini bertujuan menjaga keamanan fasilitas publik dan aktivitas masyarakat.
Polisi melakukan pengawalan untuk menjamin pelaksanaan aspirasi tetap aman dan tidak mengganggu kepentingan umum.

Dengan aturan ini, diharapkan kegiatan penyampaian pendapat masyarakat dapat berlangsung dengan tertib tanpa mengganggu fungsi penting kawasan strategis di Jakarta Pusat.