KPKNL Malang Gelar Forum Konsultasi Publik: Transformasi Layanan Publik dan Optimasi Aset Negara
Plat Merah – KPKNL Malang, unit kerja kementerian keuangan yang mengelola aset negara, menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) di Wisata Petik Anggur Polbangtan Kampus 2, Malang, Kamis (9/7/2026). Acara ini mempertemukan masyarakat, pelaku usaha, akademisi, dan media untuk mendiskusikan peningkatan kualitas layanan publik sekaligus optimalisasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari transformasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) menjadi lembaga yang berperan sebagai Asset Strategist dan Asset Value Creator.
Latar Belakang: Strategi DJKN dalam Transformasi Birokrasi
Keputusan KPKNL Malang menggelar forum ini didasari arahan Menteri Keuangan yang menekankan pentingnya peran DJKN dalam mengelola aset negara secara produktif. Pasca-pandemi, pemerintah fokus meningkatkan nilai ekonomi BMN yang jumlahnya mencapai Rp 1040 triliun. Namun, banyak aset masih terlantar atau tidak termanfaatkan optimal. Wisata Petik Anggur yang dipilih sebagai lokasi forum adalah contoh keberhasilan pemanfaatan BMN yang sebelumnya hanya berfungsi sebagai lahan kosong.
Table: Contoh Pemanfaatan BMN di Indonesia
| Lokasi | Jenis Aset | Kegiatan Produktif |
|---|---|---|
| Malang | Lahan Pertanian | Destinasi Wisata & Edukasi Agribisnis |
| Jakarta | Bangunan Kantor | Kolaborasi dengan UMKM Kuliner |
| Bandung | Bangunan Bekas | Pusat Pelatihan Digital |
Transformasi Wisata Petik Anggur: Dari Aspirasi ke Realita
Kepala KPKNL Malang, Kurniawan Catur Andrianto, menjelaskan bahwa kawasan wisata anggur ini merupakan hasil kolaborasi dengan Polbangtan. “Asal tahu, lahan ini sebelumnya tidak produktif. Kini, selain menjadi destinasi wisata, juga menjadi pusat edukasi agribisnis dan mendorong pertumbuhan UMKM,” kata Kurniawan. Proses transformasi memakan waktu tiga tahun, melibatkan pelatihan petani, pengembangan infrastruktur, dan kemitraan dengan pelaku industri pariwisata.
Daftar Strategi Pemanfaatan BMN di Forum Konsultasi Publik
- Analisis Potensi Aset: Identifikasi BMN yang potensial dikembangkan.
- Kolaborasi dengan Stakeholder: Libatkan UMKM, akademisi, dan komunitas lokal.
- Transformasi Digital: Gunakan teknologi untuk monitoring dan evaluasi.
- Regulasi Pendukung: Sempurnakan kebijakan pemanfaatan BMN.
Dialog dengan Masyarakat: Membangun Birokrasi Bersih
Forum ini juga menjadi ajang penyampaian aspirasi masyarakat. Warga Malang menyampaikan keluhan terkait proses lelang yang dinilai kompleks dan waktu penyelesaian piutang negara yang lama. “Kami ingin lebih banyak transparansi dalam lelang dan penjelasan yang jelas untuk masyarakat,” ujar Siti Aminah, pengusaha kecil dari Malang. Kurniawan menanggapi dengan menjanjikan sistem digitalisasi lelang dan pelatihan bagi masyarakat.
Kronologi Peningkatan Kualitas Layanan KPKNL Malang
- 2022: Penyederhanaan prosedur lelang.
- 2023: Peluncuran layanan daring untuk penilaian aset.
- 2024: Kerja sama dengan kampus untuk analisis aset.
- 2025: Pengembangan aplikasi pelacakan aset.
- 2026: Forum konsultasi publik untuk evaluasi komprehensif.
Dampak dan Implikasi: Ekonomi Daerah hingga Nasional
Optimalisasi BMN di Malang diproyeksikan meningkatkan pendapatan daerah hingga 15% dalam lima tahun. Selain itu, destinasi wisata anggur yang dikelola melalui BMN telah menciptakan 200 lapangan kerja. Di tingkat nasional, keberhasilan ini menjadi contoh bagi KPKNL lain untuk mengembangkan aset produktif. Namun, tantangan tetap ada, seperti perluasan keterlibatan UMKM dan pencegahan konflik kepentingan dalam pengelolaan aset.
Meski capaian signifikan, Kurniawan menegaskan bahwa transformasi ini harus berkelanjutan. “Bukan hanya sekali-kali, tapi harus menjadi budaya. Kami ingin masyarakat melihat aset negara sebagai peluang, bukan penghalang,” tuturnya. Dengan komitmen ini, KPKNL Malang berharap menjadi motor penggerak ekonomi kreatif di Jawa Timur sekaligus menginspirasi pemerintah daerah lainnya.”
Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.













