Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Ungkap Langkah Efisiensi dan Penataan Ulang Program MBG

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Ungkap Langkah Efisiensi dan Penataan Ulang Program MBG

Plat Merah – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari, mengungkapkan sejumlah langkah strategis yang tengah dilakukan untuk memperbaiki tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (21/7/2026), ia menyampaikan bahwa pihaknya tidak hanya fokus pada efisiensi anggaran, tetapi juga melakukan validasi data penerima manfaat dan penataan ulang insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menurut Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, langkah pertama yang diambil adalah memastikan validitas data 63 juta penerima manfaat yang selama ini menjadi acuan pelaksanaan program. “Jadi yang pertama kami perbaiki 63 juta itu beneran nggak sih? Itu pertama. Kalau itu berapa yang bener, lalu berapa yang seharusnya kami berikan? Daerah-daerah mana, anak-anak yang mana, yang memang harus kami dahulukan,” ujar Agustina di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/7/2026). Proses validasi ini diharapkan dapat membuat penyaluran MBG lebih tepat sasaran.

Selain itu, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional juga mengungkapkan bahwa BGN tengah mengevaluasi skema insentif bagi SPPG. Selama ini, besaran insentif dinilai masih disamaratakan meski kapasitas layanan dan cakupan wilayah setiap SPPG berbeda. Penataan ulang ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program.

Dalam kesempatan terpisah, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional juga mengonfirmasi bahwa anggaran BGN akan mengalami penurunan signifikan. “Angka sementara ini mungkin saya belum bisa sebutkan, tapi sudah yang jelas sudah tidak Rp 268 triliun deh, sudah jauh berkurang,” kata Agustina. Awalnya, anggaran BGN tahun ini mencapai Rp 335 triliun, namun sudah dikurangi menjadi Rp 268 triliun. Sekitar 93% anggaran digunakan untuk program MBG.

Agustina menambahkan bahwa efisiensi dilakukan dengan mengatur ulang penerima manfaat dan mengevaluasi insentif SPPG. Pihaknya diberi waktu satu bulan oleh Presiden untuk menyelesaikan semua masalah yang terjadi pada program prioritas pemerintah tersebut.

Di sisi lain, BGN juga menghadapi tantangan dalam pemanfaatan motor listrik yang menjadi bagian dari pengadaan pada era mantan Kepala BGN Dadan Hindayana. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional mengakui bahwa pihaknya masih mengkaji penggunaan yang paling tepat untuk motor listrik tersebut. Motor listrik jenis trail itu awalnya diperuntukkan bagi Kepala SPPG, namun dinilai tidak efektif. “Karena sebenarnya tadinya itu kan mau untuk Kepala SPPG. Yang sebenarnya menurut kami yang nggak membutuhkan lah, karena fungsi mereka kan sebenarnya lebih kepada pengawasan di dalam situ,” jelas Agustina. Motor listrik tersebut bahkan dipertimbangkan untuk dimanfaatkan oleh kementerian atau lembaga lain.

Dalam upaya memperkuat tata kelola, BGN baru saja melantik lima pejabat eselon I baru. Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional berharap pejabat baru ini dapat membawa perbaikan signifikan dalam pelaksanaan MBG. “Mudah-mudahan bukan sekadar ada pada teori-teori tapi ada common sense-nya bahwa benar kami tidak bisa mungkin serta-merta mengembalikan keadaan menjadi sempurna itu kami mohon waktu. Tetapi dengan tim yang seperti sekarang ini kami yakin bahwa program ini ke depan akan lebih baik lagi,” tuturnya.

Lima pejabat baru tersebut adalah Lili Khamiliyah sebagai Sekretaris Utama, Prima Yosephine Berliana Tumiur Hutapea sebagai Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola, Zainuri sebagai Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran, Mariman Darto sebagai Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama, serta Ketut Sumedana sebagai Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan. Mereka akan membantu tugas Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang bersama dua wakilnya, Agustina dan Trenggono.

Dengan berbagai langkah ini, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional optimistis program MBG dapat berjalan lebih efisien dan tepat sasaran. Evaluasi menyeluruh terhadap data penerima, insentif SPPG, serta pemanfaatan aset negara menjadi kunci perbaikan ke depan.

Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.

Tinggalkan Balasan

Tutup