Jenderal Polisi di Garda Terdepan: Antara Tugas Mulia dan Kontroversi
Plat Merah – Sejumlah jenderal polisi kembali menjadi sorotan publik dalam sepekan terakhir, mulai dari pernyataan kontroversial hingga tragedi di lapangan. Di tengah dinamika tersebut, Polri tetap menegaskan komitmennya pada penegakan hukum dan perlindungan masyarakat.
Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Pipit Rismanto merespons sayembara tangkap begal yang digagas Gubernur Dedi Mulyadi. Menurutnya, sayembara itu adalah motivasi bagi warga untuk aktif menjaga keamanan, bukan menggantikan tugas kepolisian. “Kita menyambut baik bahwa Bapak Gubernur memiliki keinginan memberikan motivasi kepada semua warga untuk berpartisipasi dalam menjaga Kamtibmas,” ujar Pipit di Bandung. Ia mencontohkan masih banyak masyarakat yang lebih suka merekam kejadian daripada menolong. Pipit mengajak warga menghidupkan kembali sistem keamanan lingkungan (siskamling) sebagai upaya mencegah aksi kriminalitas.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo melontarkan pernyataan mengejutkan saat meresmikan sekretariat bersama Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) di Jakarta. Ia berkelakar akan ikut demo jika Kapolri berikutnya tidak melanjutkan program Desk Ketenagakerjaan yang ia bentuk. “Hati-hati Desk Ketenagakerjaan, Kapolri-Kapolri berikutnya. Kalau tidak melanjutkan program yang dilaksanakan oleh Desk Ketenagakerjaan, mantan Kapolri yang akan memimpin di depan untuk demo,” kata Sigit yang disambut tepuk tangan. Pernyataan jenderal polisi ini menegaskan komitmen Polri terhadap hak-hak buruh. Sigit menekankan Desk Ketenagakerjaan sebagai mediasi dan penegakan hukum dalam perselisihan industrial.
Di sisi lain, Polri melalui Kadiv Humas Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menegaskan bahwa Bhabinkamtibmas bukan petugas pajak. Hal ini merespons isu keterlibatan Bhabinkamtibmas dalam pengawasan pajak. “Kami tegaskan bahwa Bhabinkamtibmas bukan petugas pajak dan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian kepatuhan perpajakan, pemeriksaan, penagihan, maupun meminta pembayaran pajak kepada masyarakat,” tegas Johnny. Ia menjelaskan sinergi dengan Direktorat Jenderal Pajak hanya sebatas koordinasi, dan kewenangan perpajakan tetap berada di DJP.
Namun, berita duka datang dari Kalimantan Tengah. Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan mengungkap kronologi penggerebekan narkoba di Katingan yang berujung bentrok dan menewaskan tiga anggota Satresnarkoba. Operasi berawal dari laporan masyarakat tentang peredaran sabu. Polisi mengidentifikasi residivis berinisial B alias BIO sebagai aktor utama. Pada 1 Juli 2026, polisi melakukan undercover buy dan menggerebek rumah BIO. Awalnya situasi kondusif, namun tiba-tiba berkembang menjadi insiden yang merenggut nyawa tiga personel. Kasus ini masih didalami Polda Kalteng.
Kesimpulannya, jenderal polisi di berbagai daerah menunjukkan peran multifaset: sebagai motivator keamanan, pembela hak buruh, penegas batas kewenangan, dan pemimpin operasi berisiko. Polri terus berupaya menjaga profesionalisme di tengah tantangan yang kompleks.
Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.