Legislator Soroti Banjir Padang Saat Kemarau, Minta Sistem Mitigasi Diubah
PlatMerah.com, Padang – Banjir melanda Kota Padang, Sumatera Barat, di tengah musim kemarau, menimbulkan perhatian serius dari anggota DPR Dapil Sumatera Barat I, Alex Indra Lukman. Ia menilai peristiwa ini menjadi peringatan nyata dampak perubahan iklim yang semakin ekstrem dan menuntut perubahan sistem mitigasi bencana yang selama ini digunakan.
Banjir di Musim Kemarau: Tantangan Baru Perubahan Iklim
Banjir yang terjadi pada 3 Agustus 2026 di Kota Padang merupakan fenomena yang tidak biasa, karena terjadi saat musim kemarau. Curah hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan sungai meluap dan merendam permukiman warga dengan ketinggian air mencapai 150 sentimeter. Sebanyak 15 titik banjir tercatat dan 1.488 kepala keluarga terdampak, dengan 1.377 jiwa harus mengungsi.
Alex Indra Lukman menyatakan bahwa kejadian ini menunjukkan bahwa pola cuaca ekstrem kini sulit diprediksi dan tidak lagi mengikuti siklus musim konvensional. Oleh karena itu, pendekatan pembangunan yang bergantung pada kalender musim dianggap tidak memadai untuk menghadapi risiko bencana akibat perubahan iklim.
Perubahan Sistem Mitigasi Bencana
Menurut Alex, pemerintah perlu membangun sistem perlindungan masyarakat yang mampu mengantisipasi risiko bencana tanpa bergantung pada pola musim. Hal ini mencakup evaluasi nasional terhadap kebijakan pembangunan yang selama ini berdasarkan asumsi pola musim konvensional, termasuk perencanaan infrastruktur, tata ruang, pengelolaan daerah aliran sungai, dan perlindungan sektor pertanian.
Alex mengusulkan pembentukan National Climate Risk Governance, yaitu sistem tata kelola risiko iklim yang mengintegrasikan BMKG, BNPB, kementerian teknis, pemerintah daerah, dan penyelenggara pelayanan publik dalam satu kerangka pengambilan keputusan berbasis risiko. Sistem ini bertujuan agar informasi mengenai potensi cuaca ekstrem tidak hanya menjadi peringatan, tetapi juga dasar penyesuaian kebijakan secara cepat dan efektif.
Dampak dan Respons Pemerintah Daerah
Meskipun banjir di Padang dan beberapa wilayah lain di Sumatera Barat cukup parah, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat belum menetapkan status siaga darurat karena kondisi masih dapat ditangani melalui koordinasi antar pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Saat ini, banjir mulai berangsur surut, namun dampaknya cukup besar, termasuk kerusakan kendaraan dan pengungsian ribuan warga.
Wakil Ketua Komisi IV DPR ini juga menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan warga terdampak, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, menyusui, dan difabel di lokasi pengungsian. Bantuan logistik dan fasilitas kesehatan harus merata dan memadai.
Perubahan Iklim sebagai Tantangan Nasional
Alex menegaskan bahwa perubahan iklim bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi telah menjadi tantangan besar bagi ketahanan pembangunan nasional. Dampak perubahan iklim dirasakan di berbagai sektor, seperti keselamatan masyarakat, pendidikan, ekonomi, ketahanan pangan, kesehatan, dan pelayanan publik.
Oleh karena itu, negara tidak cukup hanya memperkuat kapasitas tanggap darurat, tetapi harus mampu mengantisipasi risiko sebelum bencana terjadi. Semakin cepat negara membaca perubahan risiko iklim, semakin kecil biaya sosial, ekonomi, dan kemanusiaan yang harus ditanggung masyarakat.
Mendorong Pemerintahan Proaktif dan Sistematis
Alex mengajak pemerintah untuk menggeser pola kerja dari yang reaktif menjadi proaktif dan sistematis dalam mengelola risiko bencana. Masyarakat berhak mendapatkan kepastian bahwa negara telah bekerja mengurangi risiko sebelum bencana datang, bukan hanya diselamatkan saat bencana terjadi.
Keberhasilan pemerintah di era perubahan iklim diukur dari efektivitas pencegahan agar masyarakat tidak menjadi korban, menjaga kelangsungan pendidikan, aktivitas ekonomi, dan kualitas pelayanan publik meskipun ancaman iklim semakin tidak menentu.
Momentum untuk Perkuat Sistem Mitigasi dan Tata Kelola Risiko
Peristiwa banjir Padang saat kemarau menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk memperkuat sistem mitigasi bencana dan tata kelola risiko iklim secara menyeluruh. Langkah ini diperlukan agar masyarakat tidak terus menjadi korban akibat lemahnya antisipasi dan agar negara mampu mengelola risiko secara cerdas sebelum bencana terjadi.
Dengan pendekatan ini, diharapkan Indonesia dapat meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi perubahan iklim dan cuaca ekstrem yang semakin sering terjadi dan sulit diprediksi.
Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.