Dari Second Thomas Shoal ke Natuna Utara: Tantangan dan Pilihan Indonesia di Laut Cina Selatan
PlatMerah.com – Insiden kekerasan yang melibatkan Penjaga Pantai China dan pelaut Filipina di Second Thomas Shoal pada 20 Juli 2026 bukan hanya persoalan bilateral antara Filipina dan China. Peristiwa ini menjadi peringatan penting bagi Indonesia terkait potensi eskalasi serupa di Natuna Utara, wilayah yang menjadi klaim tumpang tindih antara Indonesia dan China di Laut Cina Selatan.
Insiden di Second Thomas Shoal dan Implikasinya bagi Indonesia
Kejadian di Second Thomas Shoal, dimana seorang pelaut Filipina mengalami cedera akibat kekerasan oleh Penjaga Pantai China, terjadi di tengah pertemuan menteri luar negeri ASEAN ke-59 di Manila. Filipina mengklaim wilayah tersebut berada dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) mereka, sementara China mengklaim hampir seluruh Laut Cina Selatan, meski putusan arbitrase internasional 2016 menolak klaim China tersebut.
Pola insiden di Second Thomas Shoal yang berulang-ulang, mulai dari penyemprotan meriam air hingga blokade jalur suplai dan kekerasan fisik, mencerminkan potensi ancaman yang bisa meluas ke wilayah Natuna Utara yang juga tumpang tindih dengan klaim sembilan garis putus-putus China. Indonesia sudah menghadapi pelanggaran wilayah oleh kapal-kapal China selama beberapa dekade, meskipun intensitas konflik belum mencapai kekerasan terbuka.
Posisi Indonesia sebagai Penengah ASEAN dan Tantangan yang Dihadapi
Selama ini, Indonesia mengambil posisi sebagai “penengah netral” dalam sengketa Laut Cina Selatan dengan tidak mengakui adanya sengketa di Natuna secara terbuka. Sikap ini bertujuan menjaga hubungan baik dengan China dan menghindari keterlibatan langsung dalam konflik.
Namun, sikap diam tersebut berisiko menciptakan preseden bahwa pelanggaran wilayah oleh China dapat dibiarkan tanpa konsekuensi kolektif. Kegagalan ASEAN bersuara satu suara melemahkan ruang penyangga di kawasan dan membuka peluang tindakan sepihak yang dapat mengancam kedaulatan Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN.
Momentum ASEAN dan Pilihan Strategis untuk Indonesia
Sebagai Ketua ASEAN 2026, Filipina menjadikan penyelesaian Kode Tata Perilaku (Code of Conduct/CoC) di Laut Cina Selatan sebagai agenda utama. Proses negosiasi ini menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk mengambil sikap yang lebih tegas dan konstruktif.
Indonesia memiliki tiga pilihan strategis yang dapat diambil:
- Mendorong mekanisme respons cepat yang mengikat dalam CoC untuk mencegah eskalasi konflik dan menjamin penegakan kesepakatan secara efektif.
- Memperjelas posisi hukum Indonesia mengenai Natuna berdasarkan UNCLOS 1982 secara konsisten dalam forum internasional, menggantikan ambiguitas strategis yang selama ini dipertahankan.
- Memperkuat koordinasi dengan Filipina dan Vietnam, dua negara ASEAN yang sering menghadapi tekanan serupa dari China, guna meningkatkan posisi tawar kolektif ASEAN dalam negosiasi CoC.
Ketergantungan Ekonomi dan Kedaulatan Maritim
China menekankan kemitraan ekonominya dengan ASEAN, termasuk penandatanganan Protokol Upgrade China-ASEAN Free Trade Area 3.0 dan status sebagai mitra dagang terbesar ASEAN selama enam tahun berturut-turut. Ketergantungan ekonomi ini nyata dan penting bagi kawasan.
Namun, ketergantungan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk menunda kejelasan sikap Indonesia terkait kedaulatan maritim di Natuna Utara. Diam bukan lagi pilihan netral karena preseden yang dibiarkan di wilayah tetangga dapat berpotensi terjadi pada wilayah Indonesia sendiri di masa depan.
Kesadaran dan Tindakan Dini untuk Natuna Utara
Insiden di Second Thomas Shoal menjadi pengingat bahwa Indonesia masih memiliki waktu untuk mengambil sikap tegas dan strategis sebelum konflik serupa terjadi di Natuna Utara. Memperjelas sikap, memperkuat koordinasi regional, dan mendorong mekanisme efektif melalui CoC menjadi langkah penting menjaga kedaulatan dan stabilitas kawasan Laut Cina Selatan.
Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.