Hingga Juli 2026 Imigrasi Tolak Permohonan 9.394 Paspor Cegah TPPO dan TPPM

Jumlah Paspor yang Diterbitkan dan Ditolak hingga Juli 2026

PlatMerah.com – Direktorat Jenderal Imigrasi mencatat penerbitan 2.283.277 paspor sepanjang Januari hingga Juli 2026. Di periode yang sama, sebanyak 9.394 permohonan paspor ditolak karena indikasi penyalahgunaan yang dapat berpotensi terkait tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tindak pidana penyelundupan manusia (TPPM).

Alasan Penolakan Permohonan Paspor

Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, menjelaskan bahwa penolakan tersebut merupakan langkah preventif untuk mencegah keberangkatan pekerja migran secara ilegal dan non-prosedural. Hal ini bertujuan untuk melindungi warga negara Indonesia dari risiko yang muncul akibat keberangkatan tanpa prosedur resmi.

Terungkap, Begini Modus Sindikat TPPO Kirim WNI ke Libya

B Berita

4 hari

Menurut Hendarsam, penolakan permohonan paspor yang terindikasi disalahgunakan adalah bagian dari fungsi Imigrasi dalam upaya pencegahan TPPO dan TPPM. Ia menegaskan bahwa langkah ini penting agar warga Indonesia tidak menghadapi masalah di luar negeri yang dapat berakibat pada kesulitan bagi pemerintah dalam memberikan perlindungan dan penanganan.

Konteks Pencegahan TPPO dan TPPM

Tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan manusia merupakan masalah serius yang berdampak pada keamanan dan keselamatan warga negara. Keberangkatan pekerja migran secara ilegal sering kali memicu berbagai permasalahan, termasuk eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia.

Dengan menolak permohonan paspor yang berpotensi disalahgunakan, Imigrasi berperan langsung dalam mengurangi risiko tersebut dan menjaga integritas proses keimigrasian.

Kopilot Bawa Narkoba ke Indonesia, Pemerintah Malaysia Bakal Tempatkan Polisi di Bandara KLIA

B Berita

3 jam

Dampak dan Peran Pemerintah

Langkah Imigrasi ini juga membantu pemerintah dalam mengelola dan mengawasi keberangkatan WNI ke luar negeri secara legal dan aman. Pencegahan keberangkatan non-prosedural mengurangi beban pemerintah dalam menangani masalah yang dialami WNI di luar negeri akibat keberangkatan ilegal.

Upaya ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan maksimal bagi warga negara, sekaligus menjaga tata kelola keimigrasian yang baik dan sesuai regulasi.

Penutup

Data resmi dari Direktorat Jenderal Imigrasi menunjukkan bahwa pengawasan ketat terhadap permohonan paspor sangat diperlukan untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan manusia. Penolakan permohonan paspor yang terindikasi penyalahgunaan merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah untuk melindungi WNI dari risiko keberangkatan ilegal dan permasalahan di luar negeri.

Barawal dari Aliran Rp366,7 Miliar Mencurigakan, Berujung pada Penahanan Wamen Silmy Karim Dkk

P Politik

68 hari

Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.