Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, Sudah Ada Perdanya

Jumat, 14 Agustus 2026 - 00:09 WIB

Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, Sudah Ada Perdanya

PlatMerah.com, Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharapkan segera menindak tegas praktik juru parkir (jukir) liar yang masih marak terjadi di ibu kota. Insiden terbaru terjadi di wilayah Jembatan Lima, Tambora, Jakarta Barat, di mana seorang jukir liar viral karena memaksa pengendara motor membayar Rp 5.000 untuk parkir di area minimarket.

Fakta dan Regulasi yang Mengatur Parkir Liar

Kasus pemalakan tersebut mendapat perhatian serius dari pihak kepolisian yang langsung menangkap pelaku berinisial MS untuk diperiksa lebih lanjut. Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Kevin Wu, menegaskan bahwa permasalahan jukir liar sudah sering disampaikan kepada Pemprov DKI agar segera ditangani secara serius.

Kevin Wu mengingatkan bahwa keberadaan jukir liar adalah tindakan ilegal yang bertentangan dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Tibum), khususnya Pasal 10 yang melarang setiap orang atau badan memungut uang parkir tanpa izin resmi dari Pemprov DKI. Oleh karena itu, tindakan pungutan liar oleh jukir tanpa izin merupakan pelanggaran hukum dan dapat dikenakan sanksi.

Pentingnya Penindakan dan Patroli Rutin

Menurut Kevin, Pemprov DKI tidak boleh ragu untuk menindak praktik jukir liar karena hal tersebut telah menjadi keresahan besar bagi masyarakat. Lebih serius lagi, beberapa jukir ilegal menggunakan ancaman verbal dan fisik untuk memaksa pengendara membayar, yang jelas merugikan dan mengancam keamanan warga.

Untuk mengatasi persoalan ini, Kevin mendorong Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI agar melakukan patroli rutin dan menyisir jalanan secara menyeluruh guna menertibkan jukir liar. Langkah ini penting untuk memastikan keamanan dan ketertiban di jalanan Jakarta serta memberikan perlindungan bagi masyarakat pengguna jalan.

Alternatif Layanan Parkir Resmi oleh Pemprov DKI

Selain penindakan, Kevin juga mengusulkan agar Pemprov DKI menyediakan layanan parkir resmi di lokasi tertentu yang memang memerlukan pengaturan parkir. Dengan adanya layanan resmi, pendapatan dari retribusi parkir dapat masuk ke kas daerah, bukan ke kantong jukir liar.

Hal ini sekaligus memberikan kepastian dan kenyamanan bagi masyarakat yang ingin memarkir kendaraan tanpa takut dipalak oleh jukir ilegal. Penyelenggaraan parkir resmi juga dapat membantu mengurangi potensi kebocoran retribusi yang selama ini terjadi akibat praktik parkir liar.

Kontribusi Regulasi dan Penegakan Hukum

Perda Nomor 8 Tahun 2007 menjadi landasan hukum yang kuat untuk menindak jukir liar di DKI Jakarta. Namun, tanpa penegakan hukum yang konsisten dari Pemprov DKI dan dukungan aparat seperti Satpol PP dan kepolisian, regulasi tersebut tidak akan efektif menekan praktik ilegal ini.

Koordinasi antar instansi terkait perlu diperkuat untuk melakukan tindakan preventif dan represif, serta memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih selektif dan melaporkan setiap praktik parkir liar yang merugikan.

Dampak Positif Penertiban Parkir Liar

Meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi pengguna jalan dan pengendara.
Mengurangi tindakan pemalakan dan intimidasi yang sering dilakukan jukir ilegal.
Meningkatkan pendapatan asli daerah melalui retribusi parkir resmi.
Mendorong tertib dan ketertiban umum di wilayah perkotaan.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan masyarakat Jakarta dapat menikmati layanan parkir yang aman dan tertib tanpa perlu khawatir terhadap praktik jukir liar yang merugikan.

Penanganan serius terhadap jukir liar merupakan bagian dari upaya Pemprov DKI dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan menciptakan lingkungan yang aman serta nyaman bagi seluruh warga ibu kota.

Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.