Kemendagri Gelontorkan Rp 3,5 T untuk Sistem Dukcapil, Jadi Pondasi e-Government

PlatMerah.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3,5 triliun selama tiga tahun untuk memperkuat infrastruktur teknologi informasi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Langkah ini menjadi pondasi utama dalam mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau e-government di Indonesia.

Penguatan Sistem Dukcapil sebagai Prioritas

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa penguatan sistem Dukcapil menjadi prioritas karena data kependudukan merupakan basis utama bagi berbagai layanan digital pemerintah. Program multi-tahun ini bertujuan membangun infrastruktur IT yang kuat, termasuk kapasitas penyimpanan data, peningkatan bandwidth, dan keamanan siber.

Bandara Frans Sales Lega NTT Rusak Diguncang Gempa, Penerbangan Distop Sementara

N Nasional

2 hari

Investasi Infrastruktur dan Keamanan Data

Anggaran Rp 3,5 triliun yang bersumber dari pinjaman World Bank ini akan digunakan untuk:

• Memperkuat kapasitas penyimpanan data (storage) agar dapat menampung data kependudukan secara optimal.
• Meningkatkan bandwidth untuk mempercepat lalu lintas data di seluruh jaringan Dukcapil.
• Menguatkan sistem keamanan siber dengan mengacu pada standar ISO 27001 demi melindungi data dari ancaman peretasan dan kebocoran.
• Membangun pusat pencadangan data (backup server) di Batam guna memastikan layanan Dukcapil tetap berjalan jika terjadi gangguan pada pusat data utama.

Data Kependudukan sebagai Fondasi Layanan Publik Digital

Data kependudukan yang ada di Dukcapil mencakup sekitar 297 juta penduduk Indonesia, mendekati 99 persen dari populasi nasional. Data ini lengkap dengan fitur biometrik seperti pengenalan wajah (face recognition), sidik jari (fingerprint), dan iris mata, yang menjadi basis integrasi berbagai layanan publik digital.

Integrasi layanan ini mencakup sektor pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dan administrasi lainnya, yang akan disajikan dalam satu platform digital pemerintah guna mempermudah akses dan pelayanan kepada masyarakat.

MK Putuskan Anggaran MBG Dipisah dari Anggaran Pendidikan Mulai APBN 2028

N Nasional

20 hari

Penguatan Infrastruktur Digital di Daerah

Tito Karnavian juga menyampaikan rencana untuk memperkuat infrastruktur digital di tingkat daerah, bekerjasama dengan Bappenas dan World Bank. Fokus akan diberikan pada pembaruan perangkat keras yang sudah usang dan penyediaan akses internet di wilayah yang belum terjangkau.

Beberapa solusi yang dipertimbangkan antara lain penggunaan teknologi satelit Starlink dan pembangunan Base Transceiver Station (BTS) untuk memperluas jangkauan internet di daerah-daerah terpencil.

Signifikansi Program untuk Pemerintahan Digital

Penguatan sistem Dukcapil melalui investasi besar ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam mendukung percepatan transformasi digital nasional. Infrastruktur yang kuat dan data yang akurat menjadi kunci utama dalam menciptakan pemerintahan yang efektif, transparan, dan responsif melalui sistem e-government.

Prabowo Terima Panglima TNI dan Kepala Staf Bahas Pembangunan Jembatan dan Listrik Desa

N Nasional

2 hari

Dengan dukungan teknologi dan keamanan yang memadai, diharapkan layanan publik dapat meningkat kualitasnya, memberikan kemudahan bagi masyarakat, dan mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik di masa depan.

Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.