Aksi Kamisan ke-921: Kritik Program MBG dan Penolakan Warga Adat Terhadap PSN Bendungan Mbay Lambo
PlatMerah.com, Jakarta – Aksi Kamisan ke-921 yang digelar di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (20/8/2026), menjadi momentum penting bagi pegiat hak asasi manusia dan masyarakat sipil untuk menyuarakan sejumlah isu krusial. Pada aksi kali ini, sejumlah tuntutan dan kritik disampaikan, terutama terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penolakan warga adat terhadap pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Mbay Lambo di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Dalam aksi yang melibatkan Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan dan aktivis dari Kabinet Bayangan, Menteri Kesehatan Kabinet Bayangan, Irma Hidayana, mengkritik keras pelaksanaan program MBG yang dianggap menimbulkan lebih banyak mudarat daripada manfaat. Ia menyebutkan kasus keracunan yang dialami siswa SMPN 3 Candimulyo Magelang dan lebih dari 40.000 kasus keracunan lain yang terkait program ini. Kritik ini disampaikan sebagai bentuk evaluasi menyeluruh terhadap program yang bertujuan meningkatkan kesehatan dan gizi siswa tersebut.
Kritik Terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Irma Hidayana, yang juga tergabung dalam MBG Watch, suatu wadah masyarakat sipil yang mengawasi pelaksanaan program MBG, menilai bahwa program ini tidak memberikan manfaat signifikan bagi kesehatan anak-anak. Selain kasus keracunan, ia juga menyoroti tata kelola program yang buruk serta efektivitas program dalam mengatasi masalah gizi dan stunting di kalangan siswa.
Menurut Irma, riset yang dilakukan MBG Watch menunjukkan persoalan mendasar yang harus menjadi perhatian pemerintah. Ia menekankan perlunya penghentian sementara program MBG dan menggantinya dengan mekanisme bantuan langsung tunai agar lebih efektif dan aman.
Penolakan Warga Adat Terhadap PSN Bendungan Mbay Lambo
Selain kritik terhadap program MBG, Aksi Kamisan ke-921 juga menjadi wadah bagi masyarakat adat di NTT untuk menyuarakan penolakan mereka terhadap pembangunan Bendungan Mbay Lambo, yang dikhawatirkan akan menenggelamkan tiga desa dan menghilangkan sumber mata pencaharian warga setempat.
Aurel, mahasiswi Kriminologi Universitas Indonesia, menyampaikan orasi terkait intimidasi dan kriminalisasi yang dialami warga adat, termasuk pelecehan verbal yang dilakukan aparat keamanan. Ia menegaskan bahwa penolakan tersebut bukanlah sikap anti-pembangunan, melainkan keberatan atas lokasi proyek yang dianggap merugikan masyarakat lokal.
Warga yang terdampak berasal dari Desa Labolewa, Desa Ulu Pulu, dan Desa Rembutowe. Protes mereka bahkan melibatkan aksi simbolis oleh perempuan adat yang membuka pakaian bagian atas sebagai bentuk perlawanan terhadap survei proyek.
Relevansi dan Dampak Aksi Kamisan ke-921
Aksi Kamisan ke-921 mempertegas pentingnya partisipasi publik dan pengawasan masyarakat sipil dalam pelaksanaan program pemerintah dan pembangunan nasional. Tuntutan pengembalian penyelenggaraan negara pada amanat UUD 1945 dengan memperkuat demokrasi, negara hukum, hak asasi manusia, transparansi, dan partisipasi publik menjadi pesan utama yang disampaikan para pegiat HAM dan aktivis dalam aksi ini.
Isu kesehatan anak melalui program MBG dan perlindungan hak masyarakat adat dalam pembangunan infrastruktur nasional menjadi sorotan yang tidak hanya penting bagi kelompok terdampak, tetapi juga bagi kebijakan publik secara luas.
Melalui Aksi Kamisan, masyarakat sipil menunjukkan perannya dalam mengawal kebijakan pemerintah agar lebih responsif dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan rakyat dan keadilan sosial.
Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.