KPK Klarifikasi Isu OTT di Kabupaten Bogor dan Tingkatkan Penanganan Kasus ke Penyidikan

Minggu, 23 Agustus 2026 - 16:43 WIB

KPK Klarifikasi Isu OTT di Kabupaten Bogor dan Tingkatkan Penanganan Kasus ke Penyidikan

PlatMerah.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa kegiatan yang dilakukan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, bukanlah operasi tangkap tangan (OTT) melainkan proses penyelidikan yang telah selesai dan berlanjut ke tahap penyidikan terkait dugaan korupsi pemotongan upah pungut di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menjelaskan bahwa tim KPK melakukan penyelidikan selama beberapa hari untuk mengumpulkan bukti dan memastikan apakah dugaan tindak pidana korupsi tersebut layak dinaikkan ke tahap penyidikan. Setelah gelar perkara, pimpinan KPK memutuskan untuk meningkatkan penanganan perkara ke penyidikan dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (sprindik) umum.

Penjelasan KPK tentang Proses Penyelidikan dan Penyidikan

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membantah adanya intervensi dalam proses penyelidikan di Kabupaten Bogor dan menegaskan bahwa seluruh penanganan dilakukan secara objektif. Ia juga menyatakan bahwa sampai saat ini belum ada penetapan tersangka karena penyidikan masih menggunakan sprindik umum.

Budi menambahkan, penyelidikan tersebut mengungkap dugaan korupsi terkait pemotongan upah pungut, khususnya di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bogor. Selain itu, ditemukan juga dugaan masalah dalam pengadaan barang dan jasa yang masih dalam proses penyidikan lebih lanjut.

Barang Bukti dan Status Tersangka

Meskipun KPK telah mengamankan barang bukti berupa uang senilai sekitar Rp1,5 miliar selama tahap penyelidikan, belum cukup bukti untuk menetapkan tersangka dalam perkara ini. KPK masih terus mendalami aliran dana dan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.

Konteks dan Pentingnya Penanganan Kasus

Penanganan dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor ini menjadi perhatian publik karena menyangkut penggunaan anggaran daerah dan integritas penyelenggara negara. Proses yang transparan dan objektif dari KPK diharapkan mampu memberikan efek jera serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga antikorupsi dan pemerintahan daerah.

KPK menegaskan bahwa kabar OTT yang beredar sebelumnya adalah salah kaprah, dan proses hukum tetap berjalan sesuai prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.

Dengan demikian, KPK menegaskan komitmennya untuk terus mengusut tuntas dugaan korupsi di Kabupaten Bogor dengan pendekatan yang profesional dan tanpa intervensi dari pihak manapun.