KPK Ajak Warga Awasi Penyalahgunaan Proyek Pemprov DKI

Rabu, 19 Agustus 2026 - 04:23 WIB

KPK Ajak Warga Awasi Penyalahgunaan Proyek Pemprov DKI

PlatMerah.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak masyarakat untuk aktif mengawasi dan melaporkan apabila menemukan adanya penyalahgunaan dalam pelaksanaan proyek pembangunan yang dikerjakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov DKI). Langkah ini bertujuan memastikan penggunaan anggaran pembangunan yang bersumber dari rakyat berjalan transparan dan bebas dari korupsi.

Peran Masyarakat dalam Pengawasan Proyek

Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, menegaskan pengawasan terhadap proyek Pemprov DKI tidak cukup dilakukan oleh pemerintah dan KPK saja, melainkan perlu partisipasi aktif dari masyarakat. Ia menegaskan bahwa setiap laporan yang diterima akan dikoordinasikan dengan Gubernur DKI Jakarta untuk menindak tegas pelaku penyalahgunaan kewenangan maupun anggaran.

“Kami mohon dukungan masyarakat agar setiap ada kegiatan pembangunan di Pemerintah DKI, tolong disampaikan kepada Pak Gubernur dan juga kepada kami,” ujar Johanis saat menghadiri kampanye antikorupsi di kawasan Car Free Day Sudirman, Jakarta Selatan.

Koordinasi Pemprov DKI dengan KPK

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan bahwa Pemprov DKI secara rutin melakukan koordinasi dengan KPK, terutama untuk kegiatan yang memiliki risiko dan nilai besar. Ia selalu mendorong jajaran Balai Kota agar melakukan pendampingan dan koordinasi dengan KPK untuk menjaga integritas birokrasi.

“Sebagai Gubernur Jakarta, saya selalu meminta kepada seluruh jajaran Balai Kota dalam setiap kegiatan yang berisiko dan bernilai untuk selalu melakukan koordinasi dan pendampingan dengan KPK,” ujar Pramono.

Kampanye Antikorupsi dan Pelayanan Publik

Kampanye antikorupsi yang diadakan di area Car Free Day diikuti oleh lebih dari 10.000 peserta, termasuk ASN DKI, BUMD, serta organisasi masyarakat seperti PKK dan Karang Taruna. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat integritas birokrasi di lingkungan Pemprov DKI.

Selain itu, Pemprov DKI juga menyediakan berbagai layanan gratis bagi masyarakat selama acara, seperti layanan Dukcapil, kesehatan, dan Bapenda, menegaskan komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang mudah diakses dan transparan.

Signifikansi Pengawasan Bersama

Partisipasi masyarakat dalam mengawasi proyek pembangunan dianggap vital karena dana yang digunakan berasal dari pajak dan kontribusi rakyat DKI Jakarta. Dengan keterlibatan aktif, potensi penyalahgunaan anggaran dapat diminimalisir, sehingga pembangunan yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

KPK dan Pemprov DKI berharap pengawasan bersama ini dapat menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel, mendukung visi Jakarta sebagai kota global dengan birokrasi yang melayani dan bebas korupsi.

Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.