Komisi V Minta Mitigasi Titik Rawan Tsunami dan Tanah Retak Usai Gempa 7,7 Magnitudo di NTT

Komisi V Minta Mitigasi Titik Rawan Tsunami dan Tanah Retak Usai Gempa 7,7 Magnitudo di NTT

PlatMerah.com, Jakarta – Komisi V DPR meminta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Basarnas untuk meningkatkan upaya mitigasi di titik-titik rawan tsunami dan tanah retak menyusul gempa berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang wilayah Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu, 15 Agustus 2026.

Permintaan Mitigasi dan Informasi Terkini

Wakil Ketua Komisi V DPR, Syaiful Huda, menegaskan pentingnya BMKG terus memberikan informasi terkini kepada publik, khususnya warga terdampak di NTT, agar tidak kebingungan dan dapat menyiapkan antisipasi yang tepat. Hal ini juga bertujuan untuk memastikan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi situasi pascagempa.

Selain itu, Huda meminta Basarnas untuk mengerahkan seluruh sumber daya secara maksimal dalam melakukan pertolongan dan mitigasi di titik-titik yang berpotensi bahaya, seperti tsunami, longsor, dan retakan tanah, yang dapat membahayakan masyarakat di wilayah terdampak.

Upaya Penanganan dan Evakuasi

Komisi V juga mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan penggunaan alat-alat Search and Rescue (SAR) guna mengevakuasi korban dan menangani wilayah terdampak secara efektif. Penurunan alat SAR terdekat dari NTT diharapkan dapat mempercepat proses penanganan dan mengantisipasi potensi risiko pascagempa.

Penyebab Gempa dan Potensi Risiko

Berdasarkan penjelasan Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto, gempa 7,7 magnitudo tersebut disebabkan oleh aktivitas Sesar Naik Busur Belakang Flores (Flores Back-Arc Thrust). Mekanisme gempa ini menunjukkan potensi gempa maksimum mencapai magnitudo 7,8 hingga 7,9 di kawasan tersebut.

Gempa yang terjadi pada pukul 04.58 WIB dengan kedalaman 15 kilometer itu berpusat di laut, sekitar 30 kilometer arah timur laut Nagekeo. Sejarah mencatat gempa serupa pernah terjadi pada tahun 1992 dengan kekuatan 7,5 magnitudo yang juga menimbulkan kerusakan signifikan.

Signifikansi Mitigasi

Upaya mitigasi yang dilakukan BMKG dan Basarnas sangat penting untuk meminimalkan risiko korban jiwa dan kerusakan infrastruktur dalam situasi darurat bencana alam. Informasi yang akurat dan penanganan cepat menjadi kunci dalam menyelamatkan masyarakat serta mempercepat pemulihan daerah terdampak.

Komisi V DPR menegaskan bahwa koordinasi antar lembaga terkait harus terus diperkuat agar mitigasi bencana di NTT dapat berjalan efektif dan memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat.

Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.

Tinggalkan Balasan

Tutup