Kejagung Sita 38 Aset Tanah Senilai Rp846 Miliar dalam Kasus TPPU Febrie Adriansyah

Kamis, 17 September 2026 - 00:14 WIB

Kejagung Sita 38 Aset Tanah Senilai Rp846 Miliar dalam Kasus TPPU Febrie Adriansyah

PlatMerah.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) telah melakukan penyitaan terhadap 38 aset berupa tanah dan bangunan senilai Rp846 miliar dalam kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Febrie Adriansyah.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya penyidikan yang dilakukan oleh Tim 9 Kejagung untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Penyitaan aset tersebut diluar barang bukti lain yang telah disita, termasuk 27 lembar saham perusahaan dan uang tunai sebesar Rp5 miliar yang diduga berasal dari praktik pemerasan terhadap seorang taipan dengan nilai dugaan mencapai Rp40 miliar.

Respon dan Sikap Febrie Adriansyah

Febrie Adriansyah melalui kuasa hukumnya menyambut baik pelimpahan kasus ke pengadilan. Mereka menegaskan akan menguji bukti dan konstruksi perkara secara transparan di meja hijau. Kuasa hukum juga menepis klaim mengenai kepemilikan aset senilai Rp846 miliar tersebut, menilai angka itu berlebihan dan meminta agar setiap aset ditelusuri secara jelas status dan asal-usulnya.

Penyitaan Aset dan Penegakan Hukum

Koordinator Penyidik Tim 9 sekaligus Jaksa Agung Muda Pengawasan, Rudi Margono, menyebutkan nilai penyitaan aset tersebut mencapai Rp846 miliar. Selain itu, berbagai barang bukti lain juga disita untuk melengkapi berkas perkara yang kini mencapai 1.160 lembar dokumen.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mengapresiasi tindakan Kejagung yang tegas dan tidak pandang bulu dalam menangani kasus ini. Ia menekankan pentingnya transparansi dan profesionalisme dalam proses hukum untuk memastikan seluruh aset terkait perkara dapat ditelusuri dan proses pemulihan kerugian negara dapat berjalan maksimal.

Konteks dan Dampak Kasus

Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan mantan pejabat tinggi Kejaksaan dan nilai aset yang sangat besar. Penyitaan aset dan proses hukum yang transparan diharapkan dapat memberikan sinyal kuat penegakan hukum yang adil dan tuntas tanpa pengecualian.

Selain itu, pengembangan penyidikan pada kasus dugaan korupsi dan TPPU di sektor pertanahan juga menjadi perhatian, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat adanya pengamanan aset uang tunai terbesar dalam sejarah OTT, yang menunjukkan besarnya potensi kerugian negara dan urgensi penegakan hukum yang efektif.

Proses pengadilan yang akan dijalani Febrie Adriansyah akan menjadi momentum penting untuk mengungkap fakta secara terbuka dan memastikan keadilan ditegakkan sesuai hukum yang berlaku.