Kemenkum Sumsel Dukung UMAD Susun Visi Fakultas Baru Berbasis Inovasi dan Kekayaan Intelektual

Penguatan Kolaborasi Strategis antara Kemenkum dan Perguruan Tinggi

Plat Merah – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Sumatera Selatan (Kemenkum Sumsel) kembali menunjukkan komitmen kuatnya dalam mendorong ekosistem pendidikan tinggi yang berorientasi pada inovasi. Kali ini, kerja sama strategis dilakukan dengan Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan (UMAD) dalam penyusunan visi, misi, dan tujuan Fakultas Humaniora dan Informasi. Langkah ini diharapkan menjadi fondasi bagi lahirnya lulusan berkualitas yang siap menghadapi tantangan global.

Sejarah Kerja Sama yang Berkelanjutan

Kolaborasi antara Kemenkum Sumsel dan UMAD bukanlah pertama kalinya. Sejak institusi ini masih berbentuk STIKes Muhammadiyah, kementerian telah aktif mendampingi proses pendaftaran paten serta pemanfaatan kekayaan intelektual (KI) oleh sivitas akademika. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel, Maju Amintas Siburian, menyatakan bahwa perguruan tinggi memiliki peran krusial dalam menghasilkan inovasi yang mampu mendukung pembangunan daerah dan nasional.

Inovasi Perban Berbahan Kombucha Karya Siswi SMA di Jakarta Tembus Konferensi Internasional

P Pendidikan

26 hari

Strategi Pengembangan Fakultas Humaniora dan Informasi

Rektor UMAD, Shatriadi, memaparkan bahwa penyusunan visi dan misi fakultas baru harus selaras dengan arah pengembangan universitas sekaligus adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Fakultas Humaniora dan Informasi akan menjadi pusat pengembangan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, fakultas ini diharapkan menjadi gerbang bagi peningkatan jumlah kekayaan intelektual yang berasal dari riset akademik.

Peran Tim Pelayanan Kekayaan Intelektual

Tim Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kemenkum Sumsel, dipimpin Yulkhaidir, memberikan masukan substantif terkait pengintegrasian aspek hukum dan perlindungan kekayaan intelektual dalam dokumen visi fakultas. “Kami ingin visi dan misi yang disusun mampu menumbuhkan budaya inovasi di kampus. Dengan demikian, hasil penelitian dan karya intelektual sivitas akademika dapat memperoleh perlindungan hukum secara maksimal,” ujar Yulkhaidir.

Implikasi bagi Pendidikan dan Industri

Implementasi visi fakultas ini berpotensi menghasilkan lulusan yang tidak hanya kompeten secara akademis, tetapi juga mampu menghasilkan karya inovatif dengan nilai komersial. Dalam konteks industri, peningkatan kekayaan intelektual yang dihasilkan perguruan tinggi dapat menjadi mesin penggerak ekonomi kreatif di Sumatera Selatan. Berdasarkan data Kemenkum RI, jumlah pendaftaran paten di Indonesia meningkat 12% dalam dua tahun terakhir, dengan sektor pendidikan berkontribusi 18% dari total pendaftaran.

Kisruh PCMB 2026: Gubernur Jabar Copot Pejabat Disdik, Orang Tua Protes Sistem Bermasalah

P Pendidikan

23 hari

Tantangan dan Peluang

Beberapa tantangan yang dihadapi termasuk keterbatasan sumber daya manusia yang mampu mengelola kekayaan intelektual secara profesional. Namun, sinergi antara Kemenkum dan perguruan tinggi membuka peluang untuk membangun pusat-pusat pelatihan hukum kekayaan intelektual di tingkat daerah. Program pelatihan ini dapat melibatkan dosen, mahasiswa, serta praktisi dari sektor swasta.

• Meningkatkan kesadaran akademisi tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap karya inovatif
• Mendorong kolaborasi antar-disiplin ilmu dalam pengembangan produk inovatif
• Menciptakan ekosistem pendidikan yang mendukung komersialisasi hasil riset

Perspektif Masa Depan

Dekan Fakultas Humaniora dan Informasi, Sukhron, menekankan bahwa visi fakultas harus mampu menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang dinamis. “Kami ingin lulusan tidak hanya menjadi peneliti, tetapi juga pengusaha inovasi yang mampu mengubah ide kreatif menjadi solusi nyata bagi masyarakat,” tuturnya. Langkah ini sejalan dengan program pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berbasis inovasi.

Partisipasi Kemenkum Sumsel dalam proses penyusunan visi ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk mengintegrasikan aspek hukum dalam pengembangan pendidikan tinggi. Melalui kolaborasi ini, diharapkan terwujud ekosistem pendidikan yang mampu menghasilkan inovasi dengan nilai tambah tinggi bagi masyarakat Sumatera Selatan.

Kemenkum Sumsel dan Komisi XIII DPR RI Dorong Perda Kekayaan Intelektual untuk UMKM

P Politik

4 hari

Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.