Kemenkum Sumsel dan Komisi XIII DPR RI Dorong Perda Kekayaan Intelektual untuk UMKM

Latar Belakang: Pentingnya Kekayaan Intelektual dalam Ekonomi Kreatif

Plat Merah – Kekayaan Intelektual (KI) menjadi aset krusial dalam ekonomi modern, terutama bagi sektor UMKM yang mengandalkan inovasi dan kreativitas. Di Indonesia, sektor UMKM menyumbang hampir 60% Produk Domestik Bruto (PDB) namun hanya 1% dari mereka yang memiliki perlindungan hukum untuk aset intelektualnya. Situasi ini menempatkan UMKM dalam risiko plagiarisme dan persaingan tidak sehat, yang berpotensi menggerus keuntungan dan daya saing. Forum Komunikasi Masyarakat Bidang Hukum yang diselenggarakan Kanwil Kemenkum Sumsel dan Komisi XIII DPR RI menjadi langkah strategis untuk mengatasi tantangan tersebut.

Detail Forum: Sinergi Pusat dan Daerah

Pada 30 Juni 2026, Hotel Santika Premiere Palembang menjadi lokasi forum yang dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Kepala Kanwil Kemenkum Sumsel Maju Amintas Siburian, Anggota Komisi XIII DPR RI Kartika Sandra Desi, serta perwakilan pemerintah daerah. Forum ini bertujuan memperkuat sinergi dalam menyiapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Kekayaan Intelektual. Berikut detail kegiatan:

Kemendag Siapkan Revisi Aturan E-Commerce: Seller Curhat Biaya Platform, Apa Dampaknya?

B Berita

24 hari

• Pembicaraan Utama: Diskusi fokus pada regulasi KI di tingkat daerah, manfaat pendaftaran merek, hak cipta, dan desain industri.
• Pemateri: Pakar hukum Dhaby Khumaira dan Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Yenni memberikan panduan praktis untuk pelaku UMKM.
• Tujuan Jangka Panjang: Mendorong DPRD kabupaten/kota untuk menyusun Perda KI sesuai kebutuhan lokal.

Kronologi Kegiatan

Dampak dan Implikasi Perda Kekayaan Intelektual

Pelaksanaan Perda KI di Sumatera Selatan akan berdampak signifikan bagi berbagai pihak:

• Bagi UMKM: Perlindungan hukum terhadap inovasi akan meningkatkan nilai bisnis dan daya tawar di pasar nasional/internasional.
• Bagi Pemerintah Daerah: Perda KI menjadi alat untuk mendorong ekonomi kreatif, yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah hingga 20% dalam 5 tahun.
• Bagi Masyarakat: Edukasi tentang KI akan mengurangi risiko peniruan produk dan memperkuat identitas budaya lokal.

Analisis Potensi Hambatan

Implementasi Perda KI tidak tanpa tantangan. Beberapa risiko yang perlu dikelola antara lain:

BPOM Luncurkan “Si Pandu Aja” di Banyuwangi, Permudah Pengurusan Izin Edar dan Pengaduan Secara Digital

B Berita

265 hari

1. Kemampuan Administratif: DPRD daerah membutuhkan dukungan teknis dan dana untuk menyusun regulasi yang efektif.
2. Kesadaran Masyarakat: Banyak pelaku UMKM masih kurang memahami manfaat pendaftaran KI. Edukasi masif melalui pelatihan dan kampanye diperlukan.
3. Koordinasi Pusat-Daerah: Harmonisasi regulasi antara Perda dan UU Nasional (No. 20/2016 tentang KI) harus dijaga untuk menghindari konflik hukum.

Kompetitif Global: Contoh Sukses Daerah

Daerah seperti Jawa Barat dan Sulawesi Utara telah menunjukkan keberhasilan dalam mengembangkan ekonomi kreatif berbasis KI. Contoh kasus di Jawa Barat menunjukkan bahwa pendaftaran merek lokal meningkatkan nilai ekspor produk batik sebesar 35% dalam 3 tahun. Studi kasus ini menjadi referensi penting bagi Sumatera Selatan untuk menyesuaikan strategi sesuai kekhasan daerah.

Komitmen Bersama untuk Transformasi Ekonomi

Maju Amintas Siburian menutup forum dengan menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor: “Regulasi KI bukan tujuan akhir, tetapi alat untuk membangun ekosistem inovasi. Kami berharap 10 dari 17 kabupaten/kota di Sumsel akan mengajukan rancangan Perda dalam 18 bulan ke depan.” Forum ini menjadi momentum untuk memetakan roadmap bersama antara pemerintah, pelaku usaha, dan akademisi dalam mewujudkan Sumatera Selatan sebagai pusat ekonomi kreatif berbasis KI.

Pacu Profesionalisme, Lima Pegawai Kemenkum Sumsel Ikuti Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Hukum Ahli Muda: Langkah Strategis untuk Penguatan Hukum Daerah

B Berita

5 hari

Sebagai penutup, forum tersebut memberikan kesadaran bahwa perlindungan KI tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga keseimbangan antara hak penemu, kepentingan publik, dan pertumbuhan ekonomi. Dengan regulasi yang tepat, UMKM Sumsel berpotensi menjadi contoh inspiratif bagi daerah lain di Indonesia.

Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.