Komisi X DPR Minta Anggaran Pendidikan Fokus Atasi Kekurangan Guru usai Putusan MK
PlatMerah.com – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Esti Wijayati, menegaskan bahwa kekurangan guru di berbagai daerah masih menjadi persoalan serius yang harus segera diatasi oleh pemerintah. Ia menekankan pentingnya fokus anggaran pendidikan untuk memperkuat kualitas layanan pendidikan, menyusul Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan pemisahan pendanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari alokasi wajib anggaran pendidikan.
Fakta Kekurangan Guru di Daerah
Hasil kunjungan kerja Panitia Kerja RUU Sistem Pendidikan Nasional Komisi X DPR RI ke Daerah Istimewa Yogyakarta mengungkapkan masih terdapat kekurangan sekitar 1.600 guru. Kondisi ini menjadi gambaran bahwa daerah lain, khususnya wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), kemungkinan menghadapi masalah yang lebih berat.
Esti Wijayati menyatakan, “Pemerintah harus membuka formasi guru sesuai kebutuhan riil di lapangan. Kalau Yogyakarta saja masih kekurangan guru sebanyak itu, kita dapat membayangkan kondisi di daerah lain, terutama wilayah 3T.”
Putusan MK sebagai Momentum Perbaikan Anggaran Pendidikan
Putusan MK Nomor 40/PUU-XXIV/2026 menjadi momentum untuk mengembalikan fungsi anggaran pendidikan agar benar-benar digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan nasional. Putusan tersebut mengamanatkan agar pendanaan Program MBG tidak lagi dibebankan pada alokasi wajib anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN paling lambat pada Tahun Anggaran 2028.
Esti berharap pemerintah mempercepat implementasi putusan ini mulai penyusunan APBN Tahun Anggaran 2027. “Kalau MK sudah memutuskan demikian, tentu harus segera ditindaklanjuti. Semaksimal mungkin diupayakan mulai tahun anggaran 2027,” ujarnya.
Optimalisasi Anggaran untuk Peningkatan Mutu Pendidikan
Dengan optimalisasi anggaran pendidikan, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kualitas guru, dosen, tenaga kependidikan, peserta didik, hingga mahasiswa. Selain itu, kebutuhan rehabilitasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, dan pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI) juga memerlukan dukungan anggaran yang memadai.
Esti juga menyoroti kondisi bangunan sekolah yang masih banyak yang memprihatinkan, sehingga pemerintah diminta segera memperbaiki infrastruktur pendidikan agar keselamatan peserta didik tidak terancam.
Perluasan Akses Pendidikan dan Distribusi Buku ke Wilayah 3T
Selain pembenahan sarana pendidikan, Esti mendorong perluasan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, pelaksanaan sekolah gratis jenjang SD dan SMP sesuai putusan MK sebelumnya, serta penguatan program distribusi buku hingga wilayah 3T.
Ia mengingatkan agar setiap program baru di sektor pendidikan, termasuk Sekolah Rakyat, disusun berdasarkan kajian matang agar tidak menimbulkan masalah baru, seperti pengalihan guru dari sekolah reguler padahal kebutuhan tenaga pendidik masih tinggi.
Pentingnya Pembangunan Sumber Daya Manusia
Esti menegaskan pembangunan sumber daya manusia yang unggul harus menjadi prioritas utama mengingat pendidikan merupakan fondasi penting dalam menghadapi tantangan transformasi digital, ekonomi hijau, dan persaingan global.
Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.