Pendidikan dan Tantangan Pembentukan Karakter di Sekolah Indonesia

PlatMerah.com – Pendidikan di Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan janji pembentukan karakter anak di sekolah. Data dari berbagai lembaga pemantau menunjukkan peningkatan signifikan kasus kekerasan di lingkungan pendidikan, yang justru bertentangan dengan tujuan sekolah sebagai ruang aman bagi anak-anak.

Lonjakan Kasus Kekerasan di Sekolah

Menurut Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), kasus kekerasan di lingkungan pendidikan meningkat drastis dari 91 kasus pada 2020 menjadi lebih dari 600 kasus pada 2025, menunjukkan kenaikan lebih dari 600 persen. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga mencatat lebih dari seribu kasus pelanggaran hak anak terkait perundungan sepanjang 2025, termasuk 26 anak yang meninggal dunia akibat perundungan.

Magister Ekonomi Pembangunan FEB UTU Gelar Ujian Proposal Tesis Mahasiswa LPP RRI

P Pendidikan

54 hari

Data internasional dari Programme for International Student Assessment (PISA) 2018 menempatkan Indonesia pada peringkat kelima dunia untuk tingkat perundungan tertinggi, dengan 41,1 persen pelajar melaporkan pernah mengalami perundungan, jauh di atas rata-rata negara OECD 22,7 persen. PISA 2022 menunjukkan sedikit perbaikan global, tetapi Indonesia masih berada di atas rata-rata OECD.

Dominasi Kasus di Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

Mayoritas kasus kekerasan terjadi di jenjang pendidikan dasar dan menengah, bukan hanya pada usia remaja lanjut. Institusi pendidikan berbasis asrama, seperti pesantren dan madrasah, juga menyumbang angka kekerasan yang signifikan, masing-masing 14 persen dan 13 persen dari total kasus.

Jenis Kekerasan dan Pelaku Utama

Data JPPI pada kuartal pertama 2026 menunjukkan kekerasan seksual mendominasi dengan 46 persen, diikuti kekerasan fisik 34 persen dan perundungan 19 persen. Pelaku kekerasan terbesar adalah guru dengan proporsi 43 persen pada 2024, dan 33 persen pada kuartal 2026, diikuti siswa 30 persen dan orang dewasa lain di lingkungan sekolah 24 persen. Fakta ini memperlihatkan kegagalan sistemik, di mana figur berwenang yang seharusnya melindungi justru menjadi ancaman.

Kanwil Kemenag Riau Dukung Fleksibilitas ASN Antar Anak di Hari Pertama Sekolah

P Pendidikan

46 hari

Kesenjangan Implementasi Kebijakan

Indonesia memiliki regulasi yang mengatur pencegahan kekerasan di sekolah, seperti Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 yang mewajibkan pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di setiap satuan pendidikan. Namun, lonjakan kasus setelah regulasi tersebut menunjukkan adanya implementation gap atau kesenjangan antara kebijakan dan pelaksanaan di lapangan.

JPPI menyatakan bahwa slogan “Sekolah Ramah Anak” dan pembentukan satuan tugas tersebut belum efektif di tingkat akar rumput. Alokasi anggaran pendidikan yang lebih banyak digunakan untuk program lain, seperti Makan Bergizi Gratis, membuat penguatan sistem perlindungan siswa, pelatihan guru, dan layanan konseling belum mendapat prioritas memadai.

Analisis Krisis dari Perspektif Sosial dan Kebijakan

Dari teori kontrol sosial, lonjakan kasus kekerasan mencerminkan runtuhnya ikatan sosial anak dengan institusi pendidikan, lemahnya rasa memiliki terhadap masa depan pendidikan, serta hilangnya keyakinan bahwa aturan sekolah dapat melindungi. Sementara dari sudut pandang kebijakan publik, krisis ini adalah bukti nyata kegagalan implementasi kebijakan yang progresif karena minim pelatihan, anggaran, dan akuntabilitas.

Disperpusip Kota Batu Hadirkan BABEKU Fun Holiday: Inovasi Pendidikan Anak di Tengah Libur Sekolah

P Pendidikan

54 hari

Mewujudkan Pendidikan yang Membentuk Karakter

Untuk mengubah janji pembentukan karakter menjadi kenyataan, sekolah harus dikelola tidak hanya sebagai tempat pencetak nilai akademik tetapi juga sebagai ruang yang menjamin keamanan psikologis dan sosial siswa. Dibutuhkan komitmen politik yang nyata untuk menutup kesenjangan implementasi, termasuk:

• Alokasi anggaran yang memadai untuk konselor dan pelatihan guru
• Sistem pelaporan kekerasan yang responsif dan dapat ditindaklanjuti
• Akuntabilitas yang memastikan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan berfungsi efektif

Tanpa langkah-langkah tersebut, angka kekerasan di sekolah akan terus meningkat, memperburuk krisis yang sudah lama dapat diprediksi dari data yang ada.

Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.