Honorer Administrasi Pasti Tidak Suka Pernyataan Mendagri Ini, Jleb!
Plat Merah – Honorer administrasi pasti tidak suka pernyataan mendagri ini, jleb! Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara tegas meminta pemerintah daerah untuk tidak lagi merekrut tenaga honorer baru, terutama di bidang administrasi. Dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (8/6), Tito menyebut bahwa tenaga honorer administrasi seringkali tidak kompeten dan menjadi beban belanja pegawai daerah.
Menurut Tito, mayoritas daerah di Indonesia saat ini sudah memiliki belanja pegawai di atas 30 persen dari APBD, melampaui batas yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Oleh karena itu, ia memohon kepada kepala daerah untuk menahan diri dari rekrutmen honorer baru. “Honorer sudah dimoratorium. Ini mohon betul untuk seluruh kepala daerah, ya. Harus tegas tidak ada tenaga honorer baru,” tegas Tito.
Pernyataan ini tentu menjadi pukulan telak bagi para honorer administrasi yang selama ini berharap dapat diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tito bahkan menyoroti rendahnya kompetensi tenaga administrasi yang kerap kali berasal dari titipan pejabat atau tim sukses. “Kalau untuk yang tenaga administrasi, seringkali tidak kompeten, tidak memiliki kapabilitas. Mungkin bawaan dari pejabat-pejabat sebelumnya, kepala daerah, tim sukses dimasukkan di sana, datang jam 08.00 pulang jam 10.00, jadi beban,” ucapnya.
Honorer administrasi pasti tidak suka pernyataan mendagri ini, jleb! karena selain dilarang merekrut, Tito juga mengungkapkan bahwa banyak daerah yang mengaku tidak mampu membayar gaji PPPK, namun setelah diperiksa ternyata masih memiliki anggaran yang bisa dialihkan. Contohnya, Nusa Tenggara Timur yang semula menyatakan tidak sanggup, setelah didampingi Kemendagri, ternyata bisa mengalokasikan ulang pos belanja pegawai dan operasional. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada ruang fiskal yang belum termanfaatkan secara efisien.
Lebih lanjut, Tito memperingatkan bahwa penumpukan tenaga honorer akan menjadi bom waktu bagi keuangan daerah. “Dengan segala hormat pada forum yang baik ini, untuk rekan-rekan kepala daerah, tolong, jangan ada lagi dulu penambahan honorer karena akan menjadi beban, beban biaya belanja pegawai dan jadi beban kepala daerah berikutnya, bom waktu,” katanya.
Honorer administrasi pasti tidak suka pernyataan mendagri ini, jleb! karena mereka merasa terancam oleh kebijakan moratorium dan kritik terhadap kompetensi mereka. Namun, pemerintah pusat menegaskan bahwa langkah ini diambil demi kesehatan fiskal daerah dan efisiensi birokrasi. Kepala daerah diminta untuk lebih selektif dan mengutamakan kualitas daripada kuantitas dalam pengelolaan sumber daya manusia aparatur.
Kesimpulannya, pernyataan Mendagri Tito Karnavian yang menohok honorer administrasi merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menertibkan belanja pegawai dan mendorong reformasi birokrasi. Meskipun menuai kontroversi, kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih profesional dan berkelanjutan. Bagi honorer yang sudah ada, pemerintah tetap berkomitmen untuk menyelesaikan status mereka melalui skema PPPK, namun dengan catatan bahwa tidak akan ada lagi rekrutmen baru yang tidak sesuai ketentuan.
Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.