PDIP Berikan Salinan Ijazah Jokowi ke YouTuber, Apa Alasannya? Temuan Perbedaan Cap Legalisasi

PDIP Berikan Salinan Ijazah Jokowi ke YouTuber, Apa Alasannya? Temuan Perbedaan Cap Legalisasi

Plat Merah – Jakarta – Publik kembali dihebohkan dengan polemik seputar dokumen ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Terbaru, PDI Perjuangan (PDIP) memberikan salinan ijazah Jokowi kepada seorang YouTuber, Mikhael Sinaga, yang kemudian mengklaim menemukan perbedaan pada cap legalisasi dibandingkan dengan salinan yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pertanyaan mendasar pun muncul: PDIP berikan salinan ijazah Jokowi ke YouTuber, apa alasannya?

Mikhael Sinaga, yang dikenal sebagai YouTuber investigatif, mengaku telah mengajukan permohonan informasi resmi kepada DPP PDIP berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Permintaan itu diajukan untuk kepentingan investigasi pemberitaan terkait dokumen pencalonan Jokowi pada Pilpres 2014 dan 2019. Pihak PDIP pun merespons positif dengan menyerahkan salinan ijazah SMA dan S1 Jokowi. Politikus PDIP, Guntur Romli, membenarkan hal tersebut. Ia menjelaskan bahwa partainya selalu berkomitmen pada keterbukaan informasi publik, bahkan telah tiga kali berturut-turut meraih penghargaan sebagai partai paling informatif. “Setiap ada penelitian, wawancara akan dilayani secara terbuka oleh PDIP,” ujar Guntur saat dikonfirmasi, Selasa (9/6/2026). Ia menegaskan bahwa pemberian salinan ijazah itu murni untuk kepentingan penelitian, bukan untuk merespons polemik ijazah palsu yang sempat mencuat. “Kami tidak mau masuk ke soal polemik itu, kami hanya membuka berkas yang tujuannya untuk penelitian, sesuai permintaan dan perintah UU,” imbuhnya.

Namun, setelah menerima salinan dari PDIP, Mikhael membandingkannya dengan salinan ijazah Jokowi yang ia peroleh dari pakar kebijakan publik Bonatua Silalahi, yang sebelumnya juga mendapatkan dokumen serupa dari KPU secara resmi. Hasil perbandingan itu mengungkap perbedaan pada letak cap legalisasi. “Berbeda letak legalisirnya, cap legalisirnya berbeda. Itu semuanya di kanan atas, tapi kalau kita sandingkan kiri-kanan atau kita tempelin terus kita terawang, ketahuan dia agak berbeda sedikit,” kata Mikhael, Senin (8/6). Temuan ini memicu spekulasi baru di tengah publik yang sebelumnya sudah diramaikan isu keaslian ijazah Jokowi. Meski demikian, Mikhael enggan menyimpulkan adanya pemalsuan, dan hanya menyoroti perbedaan administratif yang perlu diklarifikasi lebih lanjut.

Menurut Mikhael, sebagai mantan calon legislatif, ia memahami alur penyerahan dokumen pencalonan. Dalam proses pencalonan presiden, seluruh dokumen kandidat umumnya diserahkan terlebih dahulu kepada partai politik sebelum diteruskan ke KPU. “Jadi, pengalaman pribadi saya, seharusnya seorang calon itu, calon apa pun, calon DPR, calon wali kota, gubernur, presiden, itu memberikan berkas satu rangkap kepada partai. Lalu partai memberikan ke KPU,” jelasnya. Dengan demikian, logikanya, salinan yang dimiliki PDIP dan KPU seharusnya identik. Namun, temuan Mikhael justru menunjukkan sebaliknya.

Guntur Romli, saat dimintai tanggapan mengenai perbedaan cap legalisasi, memilih untuk tidak berkomentar dan kembali menekankan bahwa PDIP hanya menjalankan kewajiban hukum. “Kami buka semua berkas, ijazah SMA, S1, dan berkas-berkas lain yang bisa dibuka berdasarkan perintah UU Keterbukaan Informasi Publik,” katanya. Ia juga mengundang pihak yang membutuhkan data untuk datang langsung ke kantor DPP PDIP guna melihat dokumen asli. Sementara itu, Bonatua Silalahi yang turut menyebarluaskan salinan dari KPU belum memberikan tanggapan resmi atas temuan Mikhael.

Fenomena PDIP berikan salinan ijazah Jokowi ke YouTuber, apa alasannya? menjadi sorotan karena menunjukkan betapa transparannya partai politik dalam merespons permintaan informasi publik. Namun, di sisi lain, temuan perbedaan cap legalisasi justru menimbulkan pertanyaan baru. Apakah ini sekadar perbedaan teknis dalam proses legalisasi, atau ada indikasi manipulasi dokumen? Publik menanti klarifikasi resmi dari pihak terkait, termasuk dari KPU dan institusi pendidikan yang mengeluarkan ijazah tersebut. PDIP berikan salinan ijazah Jokowi ke YouTuber, apa alasannya? jawaban sementara: semata-mata untuk memenuhi hak publik atas informasi sesuai undang-undang. Namun, konsekuensi dari keterbukaan itu justru memunculkan misteri baru yang perlu diurai.

Kesimpulannya, langkah PDIP membuka dokumen ijazah Jokowi kepada publik patut diapresiasi sebagai wujud transparansi. Namun, perbedaan yang ditemukan oleh Mikhael Sinaga harus ditindaklanjuti dengan investigasi lebih mendalam oleh otoritas berwenang. Masyarakat berhak mengetahui kebenaran di balik dokumen pencalonan seorang presiden. PDIP berikan salinan ijazah Jokowi ke YouTuber, apa alasannya? kini bukan sekadar pertanyaan, melainkan pemicu untuk mengungkap fakta yang lebih utuh.

Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.

Tinggalkan Balasan

Tutup