DPRD Bondowoso Dorong Percepatan Penyelesaian Lahan KDKMP Lewat Forkopimda

DPRD Bondowoso Dorong Percepatan Penyelesaian Lahan KDKMP Lewat Forkopimda

Plat Merah – DPRD Bondowoso mendorong percepatan penyelesaian lahan untuk program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) melalui rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dhafir menegaskan bahwa Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Rabu, 17 Juni 2026, bukan forum pengambilan keputusan, melainkan wadah menyerap aspirasi dan mencari solusi atas kendala di lapangan.

Dalam RDP tersebut, mayoritas peserta mendukung program strategis nasional KDKMP. Namun, terdapat sejumlah catatan yang akan disampaikan ke pemerintah pusat, termasuk rekrutmen tenaga kerja yang diharapkan melibatkan masyarakat sekitar desa. “Harapannya bagaimana nanti karyawannya melibatkan masyarakat di sekitar desa itu, tentu ada seleksi dan sebagainya,” ujar Dhafir.

Dhafir menilai proses penyediaan lahan yang dianggap lambat sebenarnya adalah upaya mencari solusi agar tidak menimbulkan masalah hukum atau administrasi di kemudian hari. Penggunaan tanah kas desa (TKD) dan aset daerah harus sesuai regulasi. “Tentu sesuai dengan regulasi, contoh tanah kas desa, mekanismenya bagaimana. Kalau di tanah kas desa itu memang di pinggir jalan raya dan strategis silakan, tapi ada tanah kas desa yang di tengah, kemudian rencana tukar guling dan tentu mekanisme tukar guling bagaimana,” jelasnya.

Sebagai tindak lanjut, DPRD Bondowoso meminta segera digelar rapat Forkopimda untuk mengurai persoalan di tingkat desa. Rapat tersebut akan melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN), Perhutani, dan manajer PTP karena beberapa aset terkait KDKMP merupakan milik instansi tersebut. “Saya tadi minta memang untuk segera rapat Forkopimda, kita bahas bersama, kita urai satu persatu persoalan yang muncul di desa dan kemudian juga mengundang BPN termasuk juga Perhutani, terus manajer PTP karena ada beberapa aset, itu asetnya Perhutani termasuk punya PTP dan sebagainya,” kata Dhafir.

Melalui koordinasi lintas sektor tersebut, DPRD berharap seluruh persoalan lahan yang menghambat KDKMP dapat segera diselesaikan sehingga program strategis nasional itu berjalan sesuai rencana.

Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.

Tinggalkan Balasan

Tutup