Kadis PUPR PALI Diperiksa Kejati Sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi yang Menjerat Wabup

Plat Merah – Palembang, Sumselupdate.com – Kejati Sumsel terus memperdalam investigasi kasus dugaan korupsi yang terkait dengan Wakil Bupati PALI, Iwan Tuaji (IT), dan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Provinsi Sumatera Selatan, Alhefy Kurniawan (AK). Kali ini, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten PALI, Ristanto Wahyudi, diperiksa sebagai saksi pada Senin (22/06/2026). Pemeriksaan ini merupakan bagian dari upaya penyidik untuk mengungkap aliran dana dan keterlibatan pihak-pihak terkait dalam proyek infrastruktur senilai Rp10 miliar.

Chronologi Penyelidikan

Penyelidikan berawal dari laporan dugaan gratifikasi yang diduga terjadi pada Desember 2024. Berikut kronologi kasus yang telah diungkap:

Keakraban Prabowo-Megawati dan Ragam Pidato di Upacara Hari Kelahiran Pancasila

P Politik

19 hari

Modus dan Peran Tersangka

Selain mengungkap aliran dana, penyidik juga menyoroti peran masing-masing tersangka:

• AK (Alhefy Kurniawan) diduga bertindak sebagai perantara yang mempertemukan pelaku usaha dengan pejabat daerah.
• IT (Iwan Tuaji) diduga menawarkan proyek dan menerima uang komitmen melalui rekening pihak ketiga.

Menurut analisis hukum, tindakan tersebut melanggar Pasal 235 ayat (1) KUHAP dan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Implikasi bagi Pemerintahan PALI

Kasus ini menimbulkan dampak signifikan bagi pemerintah daerah PALI, antara lain:

PDI Perjuangan Banyuwangi Gelar Rakorcab, Bahas Hasil Kongres VI dan Peraturan Partai Baru

P Politik

301 hari

• Penurunan kepercayaan publik terhadap transparansi pengelolaan proyek infrastruktur.
• Pelambatan progres pekerjaan proyek karena investigasi sedang berlangsung.
• Potensi sanksi administratif terhadap ASN terlibat, meski penyidikan lebih fokus pada aspek pidana.

Reaksi dan Analisis Ahli

Dalam wawancara dengan Sumselupdate.com, pakar hukum tindak pidana khusus dari Universitas Sriwijaya, Dr. Rina Putri, menilai:

“Kasus ini menunjukkan bahwa korupsi proyek infrastruktur kerap melibatkan jaringan luas. Diperlukan reformasi sistem pengadaan yang lebih transparan agar tidak terulang.”

Upaya Pemerintah Daerah

Menyikapi kasus ini, Bupati PALI yang belum bersedia dikonfirmasi secara langsung, diwakili oleh Sekretaris Daerah, mengatakan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan Kejati Sumsel untuk memastikan proses hukum berjalan adil. Pemkab juga berencana mengaudit ulang semua proyek infrastruktur tahun 2024.

AS Singgung Dominasi China di Tengah Konflik Iran Memanas: Strategi Baru yang Mengguncang Dunia

P Politik

18 hari

Sebagai langkah preventif, Kejati Sumsel mengimbau masyarakat untuk melaporkan setiap indikasi korupsi melalui laporan online di portal resmi Kejaksaan, meski URL tidak disebutkan untuk menghindari bias.

Kasus ini menjadi momentum penting bagi pemerintahan daerah untuk memperkuat kontrol internal dan mengembangkan sistem pelaporan korupsi yang lebih responsif. Dengan transparansi yang lebih tinggi, diharapkan investasi publik dapat dialokasikan secara efisien untuk kepentingan masyarakat.

Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.