Desa Sugi Raya Desak DPRD Sumsel Bangun Siring Penahan Longsor dan Balai Desa

Latar Belakang Permasalahan Longsor di Desa Sugi Raya

Plat Merah – Desa Sugi Raya, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, terletak di dataran rendah yang dilalui aliran sungai utama. Musim hujan yang intens setiap tahun menyebabkan erosi tepi sungai, mengakibatkan tanah longsor menjejaki beberapa rumah warga, terutama di Dusun I, III, dan Serekah. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Musi Banyuasin mencatat bahwa sejak 2019 terdapat tiga insiden longsor signifikan yang menewaskan 12 orang dan menggerus 45 rumah.

Kerusakan infrastruktur drainase dan kurangnya fasilitas penahan tanah menjadi faktor utama. Masyarakat setempat sejak lama menunggu intervensi pemerintah, namun hingga 2026 belum ada proyek rekayasa sipil yang konkret.

Resmi AKBP Adam Purbantoro Jabat Kapolres Pagaralam, Ini Daftar Lengkap Pejabat yang Dimutasi Polda Sumsel

P Politik

10 hari

Reses DPRD Sumsel Dapil IX: Forum Aspirasi Masyarakat

Pada tanggal 7 Juli 2026, enam anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Dapil IX menggelar reses di Balai Desa Sugi Raya. Acara dihadiri Kepala Desa Mursalim, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, Karang Taruna, PKK, P2UKD Kecamatan Babat Toman, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Anggota DPRD yang hadir meliputi Alwis Gani (Gerindra), Abusari, SH., M.Si. (NasDem), Drs. H. Tamrin, M.Si. (Golkar), Susy Imelda Frederika (PDI‑Perjuangan), M. Hasan Haikal (Kebangkitan Nusantara), dan Andi Rizkiyansyah, S.IP. (Golkar).

Aspirasi Utama: Pembangunan Siring Penahan

Melalui dialog terbuka, warga menekankan perlunya pembangunan siring atau talud di sepanjang aliran sungai yang melintasi desa. Siring ini diharapkan dapat menahan erosi, mengurangi risiko longsor, dan memperbaiki saluran pembuangan air yang selama musim hujan sering meluap.

Permintaan Balai Desa Baru

Selain siring, masyarakat mengusulkan pembangunan balai desa yang lebih representatif sebagai pusat pelayanan administrasi, pertemuan warga, dan kegiatan kebudayaan. Balai desa lama dianggap kurang memadai, terutama untuk menampung layanan kesehatan dasar dan kegiatan pelatihan pertanian.

Pengembangan Sektor Pertanian

Warga Dusun I, yang mayoritas bergantung pada pertanian padi, menyuarakan kebutuhan program cetak sawah atau optimalisasi lahan (oplah). Meskipun DPRD menjelaskan program cetak sawah tidak lagi tersedia, mereka berjanji mengusulkan alokasi dana Oplah melalui Kementerian Pertanian.

Respons Pemerintah dan Langkah Lanjutan

Anggota DPRD menanggapi setiap usulan dengan menjanjikan:

Gibran Usul Gereja hingga Pesantren Dilibatkan MBG: Bukan Hanya Kantin Sekolah, Ibu PKK Juga Bisa

P Politik

21 hari

• Penyusunan proposal teknis siring penahan untuk diajukan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi.
• Pengajuan anggaran balai desa pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027.
• Koordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk program Oplah, termasuk pelatihan penggunaan bibit unggul dan mekanisasi.
• Pengajuan pembangunan gorong‑gorong di Jalan Sekayu‑Musirawas ke kementerian terkait, sebagai bagian dari upaya mitigasi banjir.

Semua usulan akan masuk ke dalam bahan pembahasan DPRD dan akan dipantau hingga tahap implementasi.

Rencana Implementasi: Kronologi dan Tahapan

Setiap fase direncanakan sebagai berikut:

1. Juli‑Agustus 2026: Penyusunan dokumen teknis siring dan balai desa.
2. September‑Desember 2026: Pengajuan anggaran ke DPRD dan koordinasi lintas sektor.
3. Triwulan I‑II 2027: Pengadaan kontraktor dan mulai konstruksi.
4. Triwulan III 2027: Penyelesaian dan serah terima kepada pemerintah desa.

Dampak dan Implikasi Bagi Berbagai Pihak

Masyarakat Lokal: Penurunan risiko kehilangan harta benda dan jiwa, peningkatan akses layanan publik, serta peningkatan produktivitas pertanian yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan.

Pemerintah Kabupaten: Memperkuat citra responsif terhadap kebutuhan daerah, serta membuka peluang pendanaan pusat melalui program infrastruktur desa.

Industri Konstruksi: Menjadi peluang kerja bagi kontraktor lokal dan tenaga kerja terampil, sekaligus meningkatkan permintaan material konstruksi seperti batu kali dan beton pracetak.

Kontroversi Staf Ahli Bupati Pandeglang: Ahmad Mursidi Dilantik Meski Masih Sakit

P Politik

35 hari

Lingkungan: Siring penahan yang dirancang sesuai kaidah teknik geotekstil dapat memperbaiki stabilitas lereng dan mengurangi sedimentasi di hilir, memberikan manfaat bagi ekosistem sungai.

Analisis Tantangan dan Peluang

Walaupun dukungan politik sudah ada, realisasi proyek masih menghadapi beberapa hambatan, antara lain:

• Keterbatasan anggaran provinsi yang bersaing dengan prioritas daerah lain.
• Proses perizinan lingkungan yang memerlukan studi dampak lingkungan (AMDAL) yang komprehensif.
• Koordinasi antar‑instansi yang kadang terfragmentasi, khususnya antara Dinas PUPR, Dinas Pertanian, dan Badan Penanggulangan Bencana.

Di sisi lain, peluang muncul dari program Nasional Pengembangan Infrastruktur Desa (PNPID) 2025‑2028, yang menyediakan dana khusus untuk balai desa dan fasilitas mitigasi bencana. Jika proposal siring penahan dapat dikaitkan dengan program tersebut, peluang pendanaan akan meningkat secara signifikan.

Penutup

Reses DPRD Sumsel di Desa Sugi Raya bukan sekadar ritual politik, melainkan platform konkret bagi warga untuk menyalurkan aspirasi yang telah lama menunggu solusi. Dengan siring penahan sebagai tulang punggung mitigasi longsor, balai desa sebagai pusat layanan, dan program optimalisasi lahan sebagai penunjang ketahanan pangan, langkah-langkah yang diusulkan berpotensi mengubah trajektori pembangunan desa. Keberhasilan implementasinya akan sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, serta partisipasi aktif masyarakat yang siap memantau setiap tahapan. Jika terwujud, Sugi Raya dapat menjadi model keberlanjutan bagi desa‑desa lain di wilayah rawan bencana Sumatera Selatan.

Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.