Isu Reshuffle Kabinet Menguat, Bahlil: Hak Prerogatif Presiden, Publik Jangan Spekulasi

Plat Merah – Jakarta – Isu perombakan kabinet kembali mencuat di tengah penurunan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa keputusan mengenai perombakan kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden. Ia meminta publik tidak berspekulasi berlebihan.

“Jangan berspekulasi melampaui batas kewenangan. Sekali lagi reshuffle itu adalah hak prerogatif Bapak Presiden,” ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (28/7/2026). Menurutnya, semua pihak, termasuk menteri yang mungkin diganti, harus tunduk pada keputusan Presiden.

Instruksi Prabowo Wajibkan bahasa Prancis di Sekolah: Kontroversi P2G dan Dampak Pendidikan Nasional

P Pendidikan

55 hari

Pernyataan Bahlil muncul setelah hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo turun drastis menjadi 51,1 persen pada Juli 2026, dari sebelumnya 81,2 persen pada November 2025. Penurunan ini dinilai berkaitan dengan rendahnya kepuasan di sektor ekonomi, politik, dan penegakan hukum.

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menyebutkan setidaknya 11 pejabat di sektor ekonomi, politik, komunikasi, dan penegakan hukum berpotensi terdampak jika Presiden melakukan perombakan kabinet. Sementara itu, Peneliti Senior BRIN Lili Romli mendesak Presiden segera melakukan reshuffle untuk merespons ketidakpuasan publik. “Menteri yang kinerja buruk, tidak menguasai tupoksi, dan sering kontroversial perlu diganti dengan profesional,” tegas Lili.

Pengacara: Saiful Mujani Tak Bisa Dijerat Pasal Penghasutan, Kontroversi Politik Mengguncang Jakarta

P Politik

53 hari

Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa hingga saat ini Presiden belum berencana melakukan perombakan kabinet, meskipun evaluasi rutin terus berjalan. “Presiden memiliki parameter sendiri dalam mengevaluasi kinerja menteri,” ujar Prasetyo.

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menjelaskan bahwa perombakan kabinet biasanya didorong oleh tiga faktor: teknokratis (kemampuan manajerial), yuridis (kasus hukum), dan politis (keseimbangan koalisi). Namun, Bahlil menekankan bahwa Partai Golkar akan taat pada keputusan Presiden. “Kita semua harus taat, tunduk pada hak prerogatif Bapak Presiden,” pungkasnya.

Partai Buruh Dorong Penurunan Harga Gas Industri, Said Iqbal Umumkan Kebijakan Baru

P Politik

29 hari

Dengan berbagai tekanan dari pengamat dan hasil survei, publik kini menunggu langkah Presiden Prabowo. Apakah isu perombakan kabinet akan menjadi kenyataan atau sekadar wacana, waktu yang akan menjawab.

Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.