Kortastipidkor Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah

PlatMerah.com – Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri menyatakan kesiapan menghadapi gugatan praperadilan yang diajukan oleh mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan korupsi.

Pengajuan Gugatan Praperadilan

Febrie Adriansyah, yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dan Polri, mengajukan dua permohonan praperadilan. Permohonan pertama berkaitan dengan upaya paksa penetapan tersangka dan penahanan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Permohonan kedua menyoal upaya paksa penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dan atau Kortastipidkor Polri.

Polisi Ungkap Motif Pembacokan Keluarga di Karang Dalem, Sampang: Kronologi, Dampak, dan Penanganan

B Berita

22 hari

Kesiapan Kortastipidkor Menghadapi Gugatan

Kabag Ops Kortastipidkor Polri, Kombes Pol Ahmad Yusuf Afandi, menegaskan bahwa Kortastipidkor siap menghadapi gugatan tersebut. Ia menjelaskan bahwa hak mengajukan praperadilan diatur dalam Pasal 1 angka 15 KUHAP, yang memberikan batasan pihak yang dapat mengajukan keberatan melalui mekanisme praperadilan, yakni tersangka, keluarga tersangka, korban, keluarga korban, pelapor, dan advokat yang mewakili kepentingan hukum tersangka atau korban.

Konteks Kasus dan Penetapan Tersangka

Tim penyidik Kejaksaan Agung telah menetapkan Febrie Adriansyah dan pihak swasta Nurman Herin sebagai tersangka dalam kasus dugaan TPPU. Selain itu, Polri menetapkan Febrie sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dan TPPU yang terkait dengan perkara PT Asabri periode 2020-2024. Don Ritto, pihak swasta lain, juga berstatus tersangka dalam perkara serupa.

Update Kasus Dokter Tifa: Dakwaan Baru Jaksa dan Harapan Hadirnya Jokowi di Sidang

N Nasional

7 hari

Hak dan Proses Hukum

Menurut anggota tim kuasa hukum Febrie, Firman Wijaya, pengajuan praperadilan merupakan hak yang dilindungi oleh hukum untuk menguji legalitas penetapan tersangka dan tindakan upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum. Proses ini menjadi bagian dari mekanisme hukum yang memberikan perlindungan terhadap hak tersangka dalam proses penyidikan dan penuntutan.

Peran Praperadilan dalam Sistem Hukum

Praperadilan bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan penyidik sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Mekanisme ini penting untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terkait dalam proses hukum, termasuk tersangka dan korban.

PH Pertanyakan Kinerja Polsek Sukarame, Kasus Pengancaman Belum P21 Meski Tersangka Sudah Ditetapkan

P Politik

39 hari

Dengan kesiapan Kortastipidkor menghadapi gugatan praperadilan ini, proses hukum terhadap Febrie Adriansyah akan berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku, sekaligus memberikan kesempatan bagi pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan keberatan secara hukum.

Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.