SETARA Institute Soroti Proses Hukum Febrie Adriansyah, Minta Transparansi dan Objektivitas

PlatMerah.com – SETARA Institute menegaskan pentingnya transparansi dan objektivitas dalam proses hukum yang dijalani oleh mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah. Hendardi, Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, mengingatkan agar seluruh tahapan penanganan perkara diuji secara menyeluruh, tidak hanya fokus pada aspek teknis penyidikan.

Penegakan Proses Hukum yang Menyeluruh

Hendardi menekankan bahwa praperadilan adalah hak setiap tersangka dalam sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, pengujian proses hukum harus dilakukan secara objektif sejak awal, tanpa pemahaman parsial yang hanya melihat sebagian aspek hukum.

Paripurna DPRD Kaur Soroti Raperda APBD 2025, Optimalisasi PAD Jadi Catatan

P Politik

43 hari

“Penegakan due process of law tidak boleh dipahami secara parsial. Jika memang hendak membela prinsip hukum, maka seluruh rangkaian proses harus diuji secara objektif sejak awal,” ujar Hendardi pada Senin (10/8).

Pengalihan Penyidikan dan Kepentingan Publik

SETARA Institute juga menyoroti keputusan pengalihan proses penyidikan kasus Febrie Adriansyah dari kepolisian kepada Kejaksaan Agung. Hendardi meminta agar hal ini dijelaskan secara terbuka untuk menghindari keraguan publik terkait independensi dan potensi konflik kepentingan dalam penanganan perkara.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa proses hukum harus tetap berjalan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Harapan terhadap Proses Peradilan

Hendardi berharap seluruh pihak menghormati proses peradilan dan memberikan ruang bagi aparat penegak hukum serta pengadilan untuk menguji perkara berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

KPK Tegaskan Pengembalian Uang Gratifikasi Tak Hapus Pidana, Kasus Amplop Menhut Raja Juli Didalami

P Politik

44 hari

“Publik membutuhkan proses hukum yang independen, transparan, bebas dari konflik kepentingan, dan berorientasi pada pengungkapan kebenaran materiil,” tambah Hendardi.

Menjaga Kepercayaan Publik dan Supremasi Hukum

Menurut Hendardi, kasus ini tidak hanya berkaitan dengan proses hukum terhadap seorang mantan pejabat, tetapi juga menyangkut upaya menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. Ia mengingatkan agar proses hukum tidak memicu ketidakpercayaan yang berujung pada tindakan di luar mekanisme hukum.

“Supremasi hukum perlu ditegakkan melalui proses yang adil, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga keadilan bisa diwujudkan dan kepercayaan publik pada penegakan hukum bisa kita jaga,” tutup Hendardi.

Konteks Kasus dan Perkembangan Terbaru

Kasus yang tengah menjerat Febrie Adriansyah juga sempat menjadi sorotan publik terkait perlakuan selama proses hukum, termasuk penggunaan rompi tahanan saat pemeriksaan oleh Tim 9 Kejaksaan Agung. Selain itu, Kejaksaan Agung telah menemukan dokumen penting dalam penggeledahan rumah di Bandung untuk mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang terkait dengan perkara tersebut.

Bukan karena Pernah jadi Timses, Ternyata Alasan ini yang Buat Presiden Prabowo Tunjuk Nanik S. Deyang jadi Kepala BGN

P Politik

73 hari

Perkembangan ini menegaskan pentingnya transparansi dan objektivitas dalam seluruh proses hukum agar kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan tetap terjaga.

Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.