Ketua DPD Sebut Prabowo Dukung RUU Daerah Kepulauan Segera Disahkan

PlatMerah.com, Jakarta – Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto mendukung agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan segera diselesaikan dan disahkan. Dukungan ini disampaikan usai Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI tahun 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

RUU Daerah Kepulauan Sebagai Inisiatif DPD RI

RUU Daerah Kepulauan merupakan salah satu inisiatif dari DPD RI yang bertujuan memberikan perlakuan yang lebih adil kepada masyarakat di wilayah kepulauan. Ketua DPD RI menegaskan pentingnya payung hukum setingkat undang-undang agar perlakuan terhadap daerah kepulauan tidak berbeda dengan daerah lain di Indonesia.

Istana Hormati Putusan MK soal Anggaran MBG: Kita akan Pelajari

N Nasional

36 hari

Pentingnya Perlakuan Adil untuk Daerah Kepulauan

Sultan Bachtiar Najamudin menjelaskan kondisi geografis daerah kepulauan yang berbeda dengan daerah nonkepulauan memerlukan perhatian khusus, terutama dalam pembangunan infrastruktur. Infrastruktur di daerah kepulauan belum setara dengan daerah lain, sehingga diperlukan aturan yang mengatur kebutuhan dan dukungan anggaran secara khusus.

Proses Pembahasan RUU dan Dukungan Pemerintah

RUU Daerah Kepulauan kini telah memasuki tahap pembahasan setelah mendapat tindak lanjut dari pemerintah. Sultan mengapresiasi respons cepat pemerintah dan menyebut bahwa Presiden Prabowo bahkan berkomitmen agar RUU ini segera selesai dan disahkan.

Revolusi Bansos! Pemerintah Ubah Skema Jadi Bantuan Langsung Tunai Rp5,4 Juta, Disaring AI

B Berita

87 hari

Menurut Sultan, dukungan presiden ini menjadi kabar baik sekaligus hadiah bagi puluhan juta masyarakat yang tinggal di daerah kepulauan.

Kontribusi RUU untuk Masyarakat Kepulauan

Dukungan penuh Presiden Prabowo terhadap RUU Daerah Kepulauan menunjukkan perhatian pemerintah terhadap kondisi unik daerah kepulauan di Indonesia. Dengan regulasi yang jelas, diharapkan pembangunan dan pengalokasian anggaran dapat lebih tepat sasaran, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

Bukan Haji Isam, Ini 2 Menteri dan 1 Jenderal yang Ditunjuk Prabowo Tangani Karhutla

N Nasional

10 hari

RUU ini juga menegaskan peran DPD RI sebagai lembaga yang fokus pada aspirasi dan kebutuhan daerah, khususnya daerah kepulauan yang selama ini menghadapi tantangan geografis dan pembangunan.

Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.