Elida Netty Bedah Isi SEMA Terbaru: Potensi Penolakan Praperadilan Roy Suryo dan Tifa

PlatMerah.com – Praktisi hukum Elida Netty memberikan analisis mendalam mengenai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2026 yang diterbitkan pada 18 Agustus 2026. SEMA ini dinilai berpotensi menjadi dasar hukum menolak semua permohonan praperadilan yang diajukan oleh Roy Suryo dan dr. Tifauzia Tyassuma (dr. Tifa).

Isi SEMA Nomor 3 Tahun 2026

SEMA terbaru ini mengatur pelimpahan dan penyelenggaraan pemeriksaan pokok perkara dalam konteks permohonan praperadilan, merujuk pada Pasal 160 dan 163 ayat 1 huruf E Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Eggi Sudjana Tegaskan Kehadiran Jokowi Krusial di Sidang 6 Agustus Kalau Tidak Hadir, Sudah Pasti Kalah

P Politik

40 hari

Tiga Poin Penting SEMA

1. Permohonan praperadilan saat penyidikan masih berjalan: Pokok perkara tetap dapat dilimpahkan ke kejaksaan, namun pemeriksaan pokok perkara baru bisa dilanjutkan setelah ada putusan praperadilan.
2. Praperadilan diajukan setelah pelimpahan pokok perkara ke kejaksaan: Proses pemeriksaan pokok perkara tetap berjalan meski ada gugatan praperadilan.
3. Praperadilan diajukan setelah pelimpahan pokok perkara: Permohonan tetap diregistrasi dan disidangkan, tetapi hakim akan memutuskan dengan amar “permohonan praperadilan tidak dapat diterima”.

Analisis Elida Netty tentang Kasus Roy Suryo dan dr. Tifa

Elida Netty menegaskan bahwa perkara Roy Suryo dan dr. Tifa saat ini telah berada di tahap dua yaitu di tangan kejaksaan. Dengan demikian, berdasarkan SEMA tersebut, setiap permohonan praperadilan yang diajukan setelah pelimpahan ke kejaksaan tidak lagi relevan untuk dikabulkan dan kemungkinan besar akan ditolak.

Dalam sebuah wawancara di podcast Special Interview Cumicumi.com pada 21 Agustus 2026, Elida menyatakan keyakinannya bahwa permohonan praperadilan susulan yang diajukan kedua pihak memiliki peluang sangat kecil untuk diterima oleh pengadilan.

Konteks Penting

Praperadilan adalah tahap awal dalam proses peradilan pidana yang bertujuan menguji sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, dan penyidikan. Namun, menurut SEMA Nomor 3 Tahun 2026, pengajuan praperadilan setelah pelimpahan perkara ke kejaksaan tidak menghentikan proses pemeriksaan pokok perkara dan bahkan bisa berujung pada penolakan permohonan.

Menko Polkam Pastikan Keamanan RI Aman, Tepis Isu Rusuh dan Tindak Penyebar Hoaks

P Politik

24 hari

Hal ini memberikan kepastian hukum dalam proses peradilan, sehingga tidak ada penundaan yang berkepanjangan dalam pemeriksaan perkara setelah pelimpahan.

Dampak dan Perkembangan

SEMA terbaru ini menjadi rujukan penting dalam penyelesaian perkara pidana yang melibatkan praperadilan, khususnya dalam kasus yang sudah memasuki tahap penyidikan lanjutan di kejaksaan. Dengan adanya aturan ini, pengajuan praperadilan secara berulang tidak lagi dapat digunakan sebagai strategi untuk menunda proses hukum.

Kasus Roy Suryo dan dr. Tifa menjadi contoh nyata penerapan aturan ini, yang diharapkan dapat memberikan kepastian dan kelancaran proses hukum di Indonesia.

Taiwan Uji Coba Tembakkan Rudal HIMARS Buatan AS ke Arah Daratan Tiongkok dalam Latihan Perang Realistis

P Politik

98 hari

Kesimpulan

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2026 memberikan pedoman jelas mengenai pelimpahan dan pemeriksaan pokok perkara terkait praperadilan. Praktisi hukum Elida Netty menilai SEMA ini berpotensi besar menjadi dasar penolakan permohonan praperadilan yang diajukan setelah pelimpahan perkara ke kejaksaan, seperti yang terjadi pada kasus Roy Suryo dan dr. Tifa.

Analisis lengkap dan diskusi mengenai SEMA ini dapat disimak di kanal Youtube Cumicumi.

Artikel ini dipublikasikan oleh Plat Merah.